Basuki Minta DPRD Laporkan Hasil Kunker kepada Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPRD DKI Jakarta yang berniat melakukan kunjungan kerja ke lima kota mancanegara harus memberikan laporannya kepada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat akan mengetahui hasil kunjungan kerja anggota dewan jika kunjungan tersebut jadi dilaksanakan.

"Berarti sama saja kritik orang DPR jalan-jalan waktu studi banding. Itu mirip-miriplah. Yang penting gini aja, kalau mereka ke sana, masyarakat harus minta hasilnya apa, laporannya apa," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota Jakarta, Jumat (32/5/2013).

Basuki mengatakan, sewaktu ia menjadi anggota DPR RI dan melakukan kunjungan kerja, dia memberikan laporannya secara terperinci. Laporan tersebut dia unggah ke website miliknya. Laporan tersebut dia berikan lengkap dan detail setiap menitnya. Dengan begitu, masyarakat akan percaya dengan kunjungan kerja yang mereka lakukan.

Kunjungan kerja yang rencananya dilakukan ke lima negara itu meliputi kunjungan ke Houston, Los Angeles, dan New York di Amerika Serikat, Beijing (China), dan Seoul (Korea Selatan). Kunjungan itu diagendakan untuk membahas berbagai hal terkait program-program Jakarta di masa datang. Selain anggota legislatif yang pergi ke negara-negara asing tersebut, anggota eksekutif juga ikut kunjungan kerja untuk perbandingan program Jakarta.

Anggota DPRD DKI Jakarta belum mendapatkan persetujuan dari dewan pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk melakukan kunjungan kerja ke lima sister city itu. Kunjungan kerja tersebut sebagai bentuk kunjungan balasan setelah menjalin perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan, anggota DPRD DKI Jakarta tidak perlu melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Ia menilai empat program andalan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengenai deep tunnel, monorel, tanggul raksasa (giant sea wall), dan mass rapid transit (MRT) bisa diketahui dari buku, internet, dan paparan ahli tanpa mengeluarkan anggaran sebesar Rp 1,812 miliar.