Demokrat: PKS, Apa yang Menyengsarakan Rakyat?

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat EE Mangindaan menilai sikap Partai Keadilan Sejahtera yang menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mengganggu kerja pemerintah. Menurutnya, alasan penolakan PKS tidak tepat.

"Berpikir lagilah, PKS menolak itu harusnya dengan alasan yang tepat. Sudah menjadi keputusan bahwa harga BBM naik untuk menyelamatkan fiskal karena sudah terlalu banyak subsidi. APBN terganggu," kata Mangindaan, di Jakarta, Jumat (7/6/2013).

Ia mempertanyakan alasan yang disampaikan PKS bahwa rakyat akan sengsara jika harga BBM naik. Alasan itu terlihat dalam spanduk yang dipasang di jalan-jalan di Jakarta. Menurut dia, justru sebaliknya, kenaikan harga BBM untuk kepentingan rakyat miskin.

"Apa yang menyengsarakan rakyat? Justru sebaliknya. Kalau menaikkan BBM itu untuk menyelamatkan. Kita perhatikan perlindungan sosialnya akibat kenaikan harga BBM, terutama untuk si miskin. Itu diperhatikan semua, ada beras miskin, BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat), beasiswa. Itu sudah disiapkan," kata Menteri Perhubungan itu.

Mangindaan mengungkapkan, pihaknya terus membahas sikap PKS di Sekretariat Gabungan. Menurut dia, akan ada sikap terkait kembali berseberangannya PKS dalam koalisi.

"Kami cari jalan yang terbaik. Jangan sampai kita satu bangsa terpecah gara-gara ini," ujarnya.

Seperti diberitakan, pemerintah berencana menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Jika direalisasikan, sebanyak 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan dan kompensasi dalam bentuk program lainnya.

Di Sekretariat Gabungan, PKS satu-satunya parpol yang menolak kenaikan harga BBM. Sikap itu juga sudah ditunjukkan PKS ketika pemerintah ingin menaikkan harga BBM tahun 2012.