Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden SBY Pimpin Pemakaman Taufiq Kiemas secara Militer

Kompas.com - 09/06/2013, 11:22 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rombongan yang membawa jenazah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Taufiq Kiemas tiba di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (9/6/2013) siang. Jenazah akan dimakamkan secara militer, dengan dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Tampak Presiden SBY yang bertindak sebagai inspektur upacara menyambut kedatangan jenazah, dan berjalan di belakang peti jenazah. Di belakangnya diikuti oleh istri Taufiq, yang juga Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri, putrinya Puan Maharani, dan anggota keluarga lainnya.

Prosesi dimulai dengan pembacaan riwayat hidup Taufiq Kiemas.

"Saya Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia, mempersembahkan ke persada ibu pertiwi, jiwa, raga, dan jasa Almarhum Taufiq Kiemas, Ketua MPR RI. Semoga almarhum mendapatkan tempat semestinya di sisi Allah," demikian Presiden SBY saat membacakan sambutan, sebelum prosesi pemakaman.

Sebelumnya, jenazah tiba dari Singapura pada pukul 09.45, di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Di sana, jenazah disemayamkan dan dishalatkan.

Di TMP Kalibata, para pelayat, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, dan kolega Taufiq tampak hadir.

Taufiq wafat, Sabtu (8/6/2013) malam, di Singapura, karena penyakit komplikasi yang selama ini dideritanya. Ia menjalani perawatan di rumah sakit di Singapura sejak Senin (3/6/2013).

Taufiq menjalani perawatan setelah mendampingi Wakil Presiden Boediono meresmikan Monumen Bung Karno dan Situs Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu (1/6/2013). 

Ia meninggal dunia pada usia ke-70 tahun. Taufiq meninggalkan seorang istri Dyah Permata Megawati Setyawati atau Megawati Soekarnoputri dan tiga anak yakni Mohammad Rizki Pratama, Mohamad Prananda Prabowo, dan Puan Maharani Nakshatra Kusyala.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Nasional
    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com