Jokowi Klaim Masalah Penolakan MRT Sudah Beres

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Joko Widodo mengklaim tidak ada lagi warga di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, yang menolak pembangunan jalur layang mass rapid transit. Ia mengatakan, permasalahan itu telah diurus lewat komunikasi oleh Wali Kota Jakarta Selatan.

"Sudah sering diajak bicara. Sudah (tak ada masalah), urusannya ke Wali Kota," ujar Jokowi, Selasa (11/6/2013), ketika ditanya tentang masih adanya penolakan warga Fatmawati.

Sore tadi Jokowi menandatangani kontrak kerja MRT bersama konsorsium kontraktor di Hotel Pullman, Jakarta. Terkait analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang selama ini menjadi salah satu alasan penolakan warga tentang MRT, mantan Wali Kota Surakarta tersebut mengaku tak ada masalah. Menurut Jokowi, megaproyek itu telah dibangun sesuai prosedur yang ada.

"Sudah ada, kan, dari 2010 (diserahkan ke Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Jakarta). Enggak ada revisi," kata Jokowi.

Rencana pembangunan jalur layang (elevated) MRT sepanjang Lebak Bulus hingga Sisingamangaraja ini menuai protes dari warga Jakarta Selatan, terutama yang bermukim dan membuka usaha di sepanjang Jalan Fatmawati, Panglima Polim, dan Cipete. Warga menolak pembangunan MRT di atas bangunan yang mereka miliki karena Jokowi tidak menepati janjinya membentuk tim kajian yang melibatkan Pemerintah Provinsi DKI, PT MRT Jakarta, Kementerian Perhubungan, lembaga swadaya masyarakat, wartawan, dan warga. Janji tersebut diucapkan Jokowi dalam acara public hearing beberapa bulan lalu.