Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Tak Kerahkan Massa Tolak Kenaikan BBM

Kompas.com - 14/06/2013, 20:26 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak akan mengerahkan massa untuk menolak kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sejumlah spanduk juga akan diturunkan menjelang rapat pengesahan RAPBN-P yang memasukkan sejumlah dana kompensasi dari kenaikan harga BBM.

"Kalau pengerahan massa itu, saya rasa tidak perlu, dari partai tidak akan menurunkan massa," ujar anggota Majelis Syuro PKS Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/6/2013).

Jazuli menjelaskan, partainya tidak selalu melakukan demonstrasi setiap ada permasalahan. Sikap PKS, kata Jazuli, cukup disampaikan melalui parlemen. Aksi unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia beberapa hari lalu pun diakuinya bukan atas instruksi pengurus pusat. "Kalau ada simpatisan-simpatisan yang berinisiatif menggelar aksi silakan saja. Tetapi, dari DPP (Dewan Pimpinan Pusat) tidak ada instruksi itu (unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM)," imbuhnya.

Sementara itu, anggota Majelis Syuro PKS Idris Lutfi mengungkapkan, spanduk-spanduk penolakan kenaikan harga BBM yang sebelumnya bertebaran di berbagai kota di Indonesia sudah mulai diturunkan. Menurut Idris, spanduk itu hanya untuk menjadikan isu ini banyak mendapat perhatian.

"Karena kami merasa akibatnya sudah cukup berhasil. Banyak orang membahas soal isu ini. Maka, itu sudah tidak perlu lagi spanduknya dipasang," kata Idris.

Dewan Perwakilan Rakyat akan mengesahkan rancangan Undang-Undang APBN-P 2013 pada Senin (17/6/2013) dalam forum rapat paripurna. Di dalam draft RUU itu terdapat komponen dana kompensasi kenaikan harga BBM salah satunya bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Pengesahan dana BLSM yang terakhir disetujui Banggar sebesar Rp 9,32 triliun ini diperkirakan akan berlangsung alot.

Pasalnya, Fraksi PDI Perjuangan menolak dana ini. Sementara Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PPP, dan Fraksi PAN sepakat. Sementara Fraksi PKB, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Gerindra tidak hadir dalam rapat pembahasan BLSM di Banggar sehingga dianggap setuju.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

    Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

    Nasional
    Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

    Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

    Nasional
    Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

    Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

    Nasional
    Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

    Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

    Nasional
    Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

    Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

    Nasional
    Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

    Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

    Nasional
    Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

    Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

    Nasional
    Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

    Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

    Nasional
    Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

    Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

    Nasional
    Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

    Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

    Nasional
    Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

    Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

    Nasional
    Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

    Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

    Nasional
    “Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

    “Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

    Nasional
    Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

    Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

    Nasional
    Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

    Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com