Kompas.com - 14/06/2013, 20:26 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak akan mengerahkan massa untuk menolak kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sejumlah spanduk juga akan diturunkan menjelang rapat pengesahan RAPBN-P yang memasukkan sejumlah dana kompensasi dari kenaikan harga BBM.

"Kalau pengerahan massa itu, saya rasa tidak perlu, dari partai tidak akan menurunkan massa," ujar anggota Majelis Syuro PKS Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/6/2013).

Jazuli menjelaskan, partainya tidak selalu melakukan demonstrasi setiap ada permasalahan. Sikap PKS, kata Jazuli, cukup disampaikan melalui parlemen. Aksi unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia beberapa hari lalu pun diakuinya bukan atas instruksi pengurus pusat. "Kalau ada simpatisan-simpatisan yang berinisiatif menggelar aksi silakan saja. Tetapi, dari DPP (Dewan Pimpinan Pusat) tidak ada instruksi itu (unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM)," imbuhnya.

Sementara itu, anggota Majelis Syuro PKS Idris Lutfi mengungkapkan, spanduk-spanduk penolakan kenaikan harga BBM yang sebelumnya bertebaran di berbagai kota di Indonesia sudah mulai diturunkan. Menurut Idris, spanduk itu hanya untuk menjadikan isu ini banyak mendapat perhatian.

"Karena kami merasa akibatnya sudah cukup berhasil. Banyak orang membahas soal isu ini. Maka, itu sudah tidak perlu lagi spanduknya dipasang," kata Idris.

Dewan Perwakilan Rakyat akan mengesahkan rancangan Undang-Undang APBN-P 2013 pada Senin (17/6/2013) dalam forum rapat paripurna. Di dalam draft RUU itu terdapat komponen dana kompensasi kenaikan harga BBM salah satunya bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Pengesahan dana BLSM yang terakhir disetujui Banggar sebesar Rp 9,32 triliun ini diperkirakan akan berlangsung alot.

Pasalnya, Fraksi PDI Perjuangan menolak dana ini. Sementara Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PPP, dan Fraksi PAN sepakat. Sementara Fraksi PKB, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Gerindra tidak hadir dalam rapat pembahasan BLSM di Banggar sehingga dianggap setuju.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

AHY Minta Kader Demokrat di Papua Tenang, Hormati Proses Hukum pada Lukas Enembe

AHY Minta Kader Demokrat di Papua Tenang, Hormati Proses Hukum pada Lukas Enembe

Nasional
MKD Bakal Panggil Sekjen DPR, Gali soal Anggota DPR yang Nitip Pamdal

MKD Bakal Panggil Sekjen DPR, Gali soal Anggota DPR yang Nitip Pamdal

Nasional
Temui Lukas Enembe, Komnas HAM: Informal Karena Permintaan Keluarga

Temui Lukas Enembe, Komnas HAM: Informal Karena Permintaan Keluarga

Nasional
Polri Sanksi Kombes Murbani Budi Pitono Demosi 1 Tahun Buntut Kasus Brigadir J

Polri Sanksi Kombes Murbani Budi Pitono Demosi 1 Tahun Buntut Kasus Brigadir J

Nasional
Lukas Enembe Digantikan Willem Wandik sebagai Plt Ketua DPD Demokrat Papua

Lukas Enembe Digantikan Willem Wandik sebagai Plt Ketua DPD Demokrat Papua

Nasional
Febri Diansyah dan Rasamala Disarankan Mundur dari Tim Pembela Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi

Febri Diansyah dan Rasamala Disarankan Mundur dari Tim Pembela Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi

Nasional
Hari Ini, Polri Gelar Sidang Etik AKBP Ridwan Soplanit Terkait Kasus Brigadir J

Hari Ini, Polri Gelar Sidang Etik AKBP Ridwan Soplanit Terkait Kasus Brigadir J

Nasional
Saat Usman Hamid Tolak Ajakan Mahfud MD Ikut Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat

Saat Usman Hamid Tolak Ajakan Mahfud MD Ikut Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Kejagung Sebut Ada 23.000 Korban Kasus Indosurya, Kerugian Capai Rp 106 Triliun

Kejagung Sebut Ada 23.000 Korban Kasus Indosurya, Kerugian Capai Rp 106 Triliun

Nasional
Isu Ridwan Kamil Masuk Parpol Ternyata ke Golkar, Ketua DPP: Tunggu November

Isu Ridwan Kamil Masuk Parpol Ternyata ke Golkar, Ketua DPP: Tunggu November

Nasional
Jokowi Prediksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4-6 Persen pada Kuartal III 2022

Jokowi Prediksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4-6 Persen pada Kuartal III 2022

Nasional
Jokowi: 345 Juta Orang Kekurangan Pangan, Bapak-Ibu Masih Bisa ke Restoran

Jokowi: 345 Juta Orang Kekurangan Pangan, Bapak-Ibu Masih Bisa ke Restoran

Nasional
Pesan Jokowi ke Sri Mulyani: Kalau Punya Uang di APBN Di-'eman-eman', Hati-hati...

Pesan Jokowi ke Sri Mulyani: Kalau Punya Uang di APBN Di-"eman-eman", Hati-hati...

Nasional
Pengamat Sebut Aturan Tinggi Badan Calon Taruna Harus Pertimbangkan Pengawakan Alutsista

Pengamat Sebut Aturan Tinggi Badan Calon Taruna Harus Pertimbangkan Pengawakan Alutsista

Nasional
Kemenkes Ungkap Penyebab Langkanya Vaksin Meningitis

Kemenkes Ungkap Penyebab Langkanya Vaksin Meningitis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.