Pansus Dorong Amdal MRT Dibuka

Sementara itu, warga Jakarta Selatan, khususnya yang tinggal di kawasan Lebak Bulus, Jalan Fatmawati, dan Prapanca, menunggu realisasi janji Wali Kota Jakarta Selatan Syamsuddin Noor untuk berdialog. Warga juga menegaskan mereka tidak menghalangi proyek angkutan massal itu. ”Sampai saat ini belum ada undangan untuk berdialog lagi dari Wali Kota,” kata Ngadiran dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia.

Wali Kota Jakarta Selatan Syamsuddin Noor beberapa saat setelah dilantik di Setu Babakan, Rabu (15/5), mendapat tugas dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama untuk membuka dialog. Wali Kota menyatakan dialog sudah beberapa kali dilakukan, tetapi memang belum ada titik temu kesepakatan. Syamsuddin juga berjanji membuka kembali dialog dengan warga Fatmawati.

Negosiasi dan insentif

Terkait pro dan kontra konstruksi layang, ahli tata kota dari Universitas Tarumanagara, Suryono Herlambang, mengatakan, jika memang tidak ada jalan selain membangun MRT layang untuk jalur Lebak Bulus-Bundaran HI, sebaiknya pemerintah memberi insentif bagi warga yang terkena dampak proyek.

”Tawaran insentif bisa berupa kenaikan koefisien lantai bangunan (KLB). Kavling pas di depan jalur MRT boleh bertambah tinggi lantainya. Jadi, nilai ekonomi kawasan itu pun naik. Namun, perlu ada dialog dan negosiasi,” kata Suryono.

Dengan adanya kenaikan KLB, kawasan Fatmawati bisa ditata guna menampung lebih banyak kegiatan dan bangunan untuk hunian, khususnya bagi warga kelas menengah ke bawah. Dengan demikian, langkah ini bisa mendukung program Gubernur DKI Jakarta untuk mempermudah mobilitas masyarakat, khususnya kelas pekerja dengan ekonomi menengah ke bawah. (NEL/FRO)