Kompas.com - 17/06/2013, 20:18 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Lobi antara pimpinan fraksi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (17/6/2013) berlangsung alot. Pasalnya, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera masih ngotot menambah opsi voting.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Jhonny Allen Marbun, Senin sore. "PDI-P masih memaksakan supaya postur anggaran mereka di-voting dalam forum. PKS ikut-ikutan dengan PDI-P jadinya. Ini yang bikin lama," ujar Jhonny.

Seperti diketahui, PDI Perjuangan dan PKS sama-sama mengajukan RAPBN-P tandingan versi masing-masing. Rancangan tandingan ini dibuat dengan asumsi tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurut Jhonny, opsi melakukan pemungutan suara terhadap postur anggaran tandingan itu mustahil untuk dilakukan.

Pasalnya, aturan di Parlemen mensyaratkan adanya pembentukan panja, timsus, sebelum sebuah RUU disahkan pada sidang paripurna. "Selain itu, APBN ini berdasarkan nota keuangan yang disampaikan pemerintah. Mana ada anggota Dewan mengajukan nota keuangan atau APBN sendiri? Tidak bisa begitu," ungkap Jhonny.

Partai Demokrat, kata Jhonny, tetap berharap agar tidak ada perdebatan terkait opsi voting. Jhonny mengatakan seharusnya opsi voting hanya terdiri dari dua opsi. "Pertama menerima atau menolak. Opsi kedua yaitu menerima dengan catatan, atau menerima tanpa catatan," kata anggota Badan Anggaran ini.

Sebelumnya, rapat paripurna yang beragenda pengesahan RUU APBN-P 2013 di-skorsing hingga dua kali. Skorsing terakhir dilakukan terkait adanya perbedaan pandangan antarsembilan fraksi. Empat fraksi masih menolak pengesahan RAPBN-P 2013 versi pemerintah. Keempat fraksi itu adalah Fraksi PKS, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Gerindra. Sedangkan kelima fraksi yang menerima yakni Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Ketua DPR Marzuki Alie yang memimpin sidang memutuskan menskorsing rapat untuk melakukan lobi antarpimpinan fraksi. Lobi dilakukan sejak pukul 15.30 WIB.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

    Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

    Nasional
    KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

    KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

    Nasional
    Hakim PN Surabaya 'Ngamuk' Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

    Hakim PN Surabaya "Ngamuk" Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

    Nasional
    Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

    Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

    Nasional
    RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

    RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

    Nasional
    Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

    Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

    Nasional
    KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

    KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

    Nasional
    Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

    Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

    Nasional
    Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

    Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

    Nasional
    Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

    Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

    Nasional
    Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

    Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

    Nasional
    Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

    Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

    Nasional
    Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

    Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

    Nasional
    Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

    Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

    Nasional
    Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

    Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.