Mimpi Basuki, Jakarta Jadi Kota "E-Government"

JAKARTA, KOMPAS.com — Munculnya kembali anggaran "siluman" dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013 membuat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memikirkan langkah strategis selanjutnya untuk mengantisipasi hal itu terjadi kembali.

Salah satunya dengan menerapkan e-budgeting. Ia menginginkan, Jakarta dapat menjadi kota e-government. "Minimal tahun 2014, DKI sudah bisa pakai e-budgeting di APBD 2014. Jadi, nanti semuanya e-government," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (21/10/2013).

Sistem penyusunan anggaran secara elektronik itu sebelumnya telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pemkot Surabaya yang dipimpin oleh Tri Rismaharini (Risma) menggunakan sistem e-budgeting untuk menghindari penyelewengan anggaran.

Nantinya, anggaran itu tidak bisa diubah oleh siapa pun. Sebab, password hanya akan diketahui oleh Gubernur DKI Jakarta ataupun otoritas tertentu, seperti Inspektorat DKI. Basuki juga meyakini melalui e-budgeting, tidak semua anggota Dewan akan setuju dengan penerapan kebijakan tersebut.

Pasalnya, saat sistem tersebut dilaksanakan di Surabaya, Risma pun harus berseteru dengan DPRD setempat. Jika tidak setuju dengan e-budgeting, maka Basuki dapat memastikan bahwa merekalah yang merupakan "pemain" anggaran.

Sistem e-budgeting itu akan diaplikasikan secara komputerisasi. Beberapa unit program kerja "siluman" terbanyak berada di Dinas PU DKI. Untuk biaya perbaikan jalan saja, Dinas PU DKI dapat menghabiskan anggaran Rp 200 juta.

Hingga saat ini, kata dia, rencana kebijakan e-budgeting belum dibahas oleh pihak DPRD DKI. Selain e-budgeting, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan pengadaan barang satu pintu dengan e-catalog juga belum ditindaklanjuti oleh DPRD DKI melalui peraturan daerah (perda).

"Kita mau bilang apa kalau DPRD enggak mau? Kita juga enggak bisa menekan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) supaya mau ikuti kita," kata Basuki.