"Soal kerja sama dengan FPI, saya bertanya-tanya, apakah Mendagri bercanda? Saya rasa Mendagri bercanda," ujar William saat dihubungi Kompas.com, Jumat (25/10/2013) pagi.
Ada dua hal, kata pria yang akrab disapa Willy ini, yang membuatnya ragu akan pernyataan sang menteri. Pertama, kerja sama kepala daerah dengan siapa pun adalah urusan dapur yang tidak boleh diintervensi siapa pun, termasuk Mendagri.
"Konteksnya imbauan itu apa? Apakah imbauan secara resmi atau cuma kata-kata pidato pas sambutan saja, harus diperjelas itu," ujar Willy.
Kedua, imbauan tersebut dianggap tak menghormati proses penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi sebab tiap pemprov memiliki unit litbang yang berguna menjadi penyaring pihak-pihak yang akan diajak untuk bekerja sama. Layak atau tidak dan lain-lain.
"Kita (Pemprov DKI, misalnya) kan punya litbang. Biarlah litbang ini bekerja, menentukan apakah FPI layak atau tidak diajak kerja sama. Kalau layak ya bagus, tapi kalau tidak ya berarti pernyataan menteri itu ada kepentingannya, dong," ujarnya.
Sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi mengimbau kepala daerah menjalin kerja sama dengan FPI. Kepala daerah seharusnya tidak alergi dengan organisasi kemasyarakatan (ormas). Menurut Gamawan, kerja sama bisa dilakukan untuk program-program yang baik.
"Kalau perlu dengan FPI juga kerja sama untuk hal-hal tertentu. Iya kan? Kerja sama untuk hal-hal yang baik," ujar Gamawan, dalam sambutan Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Kawasan Perkotaan Tahun 2013, di Hotel Red Top, Jakarta Pusat, Kamis siang kemarin.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.