Jokowi Diminta Tepati Janji Ganti Pejabat Enggak "Bener"

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan, Prasetyo Edi Marsudi, meminta Gubernur DKI Joko Widodo menepati janji mencopot kepala suku dinas yang dinilai bekerja tidak sesuai standar gubernur dan wakil gubernur. Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jakarta tersebut secara khusus menyorot Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Kecil, Mikro, Menengah, dan Perdagangan Jakarta Timur (Sudin KUKMMP Jaktim) Johan Afandi, yang absen saat Jokowi melakukan inspeksi mendadak di kantornya, dua pekan lalu.

"Itu kan namanya mangkir. Saat jam kerja, yang bersangkutan tidak ada di ruang kerja, apalagi ketahuan pas Gubernur sedang sidak. Gubernur harus segera ganti sesuai janji," ujar Prasetyo.

Prasetyo mengatakan, jika gubernur dan wakil gubernur menindak anak buahnya yang berkinerja buruk, maka hal itu dapat menjadi contoh bagi pegawai negeri sipil lain untuk bekerja dengan sebaik mungkin. "Ini memberi contoh yang tidak baik. Ibarat pelayanan kantor, kalau di depannya saja rusak, bagaimana pelayanan yang lainnya, kan gitu," ujarnya.

Pada 18 Oktober 2013, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo marah saat mengunjungi Kantor Wali Kota Jakarta Timur. Ketika itu ia tidak melihat Sudin UMKMP Jaktim dan stafnya berada di meja saat jam kerja. Jokowi yang kala itu berlaku layaknya masyarakat yang ingin mengurus izin pun marah dan melemparkan berkas dokumen di atas meja.

"Banyak sudin yang enggak bener. Kebanyakan itu mereka merasa jauh dari kontrol saya dan merasa jauh dari pengawasan sehingga kerjanya tidak serius," kata Jokowi keesokan harinya.

Setelah kejadian itu, Jokowi berencana mengevaluasi Wali Kota Jakarta Timur hingga Kepala Sudin KUKMMP Jaktim. Menurut Jokowi, Jakarta Timur adalah wilayah pertama uji coba penerapan pelayanan terpadu satu atap (PTSP). Sejak program tersebut dimulai pada awal Juli 2013, Jokowi telah meninjaunya dua kali. Saat tinjauan pertama, Jokowi masih memaklumi jika pelayanannya masih kurang maksimal. Namun, di tinjauannya kedua bulan ini, ia melihat progres pelayanan masih lamban.

"Sudah dua kali tak datangi harusnya lebih baik dong. Ini ndak, masalah kecepatannya," ujarnya.

Sekretaris Pemerintah Kota Jaktim Arifin mengatakan, hingga saat ini Wali Kota Jaktim dan Kepala Sudin KUKMMP Jaktim masih menjabat dan mengerjakan tugas-tugasnya. Ia mengklaim, sejak sidak Jokowi waktu itu, pelayanan di Pemkot Jaktim jauh lebih baik lagi.