Empat Dinas DKI Kompak Tak Tahu Asal-usul Anggaran Siluman

JAKARTA, KOMPAS.com — Kuasa pengguna anggaran APBD DKI Jakarta mengaku tidak tahu asal-usul program di luar perencanaan. Program pembangunan tidak hanya diusulkan setiap dinas, tetapi juga bisa diusulkan DPRD ataupun Gubernur DKI Jakarta.

"Ada kemungkinan program baru masuk saat pembahasan di luar rencana awal. Anggaran yang muncul tidak dari proses awal itu ada yang dipakai dan ada yang tidak," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto, Kamis (31/10), di Jakarta.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melaporkan temuan anggaran yang tiba-tiba muncul di luar prosedur dalam APBD tahun 2012 sebesar Rp 1,47 triliun. Dana itu ditemukan di empat dinas, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Perhubungan. Kepala BPKP Mardiasmo mengatakan, anggaran tersebut berpotensi disalahgunakan. Karena itu, perlu ditelusuri asal-usulnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Dien Emawati mengaku tidak menggunakan anggaran siluman di lembaga yang dipimpinnya. Dien tidak tahu-menahu anggaran tersebut muncul dari mana. Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono belum bersedia memberi pendapat karena temuan BPKP belum sampai kepadanya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Manggas Rudy Siahaan mempersilakan menanyakan anggaran siluman itu kepada pejabat sebelumnya karena dia baru menjabat tahun 2013.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Sarwo Handayani berpendapat, program di luar usulan dinas diperbolehkan dalam mekanisme penganggaran. Sarwo mencontohkan, program penataan Waduk Pluit dan Waduk Ria Rio yang tidak diusulkan dinas terkait. "Gubernur menganggap hal itu penting, maka kami masukkan dan kami setujui," katanya.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, penetapan anggaran merupakan kesepakatan antara komisi di Dewan, Badan Anggaran, dan satuan kerja perangkat daerah. Hal itu sesuai Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu. "Jika APBD sudah sampai di rapat paripurna, seharusnya sudah disepakati dan diperiksa Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk verifikasi dan input dalam sistem. Pasti sudah dicek satu per satu," ujarnya.

Triwisaksana mengatakan, Dewan memiliki hak anggaran dan berhak menyempurnakan rancangan anggaran, seperti menambah atau mengurangi besar anggaran, seperti tercantum dalam Pasal 131 perda itu. Dia mencontohkan, program penyertaan modal pemerintah untuk PT Jakarta Propertindo yang diusulkan eksekutif Rp 600 miliar, setelah pembahasan di komisi ditambah menjadi Rp 750 miliar. (FRO/NDY)