Lebar Kali Menyempit Dipenuhi Rumah Warga, Jokowi Hanya Geleng-geleng Kepala

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya begitu blusukan melihat kondisi Kali Sunter, saluran yang berbatasan dengan Kecamatan Duren Sawit dan Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (25/11/2013).

Betapa tidak, lebar kali tersebut yang tadinya 8 meter kini menyempit drastis hingga menjadi 2 meter. Sejumlah warga mengambil alih lahan tersebut untuk dijadikan permukiman semipermanen.

Semula, Jokowi mengecek lokasi pengerukan di ruas kali yang berada tepat di samping Jalan I Gusti Ngurah Rai. Setelah turun ke aliran kali, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Manggas Rudi Siahaan memberi tahu bahwa di ruas lainnya, aliran kali hanya dua meter lantaran diserobot oleh ratusan rumah semipermanen.

Jokowi pun lantas memantau ke kawasan permukiman tersebut dengan dibuntuti ratusan warga. Dia menelusuri liku-liku gang kecil yang seharusnya merupakan aliran kali, tetapi telah berubah menjadi perkampungan kumuh.

Sesampainya di saluran yang menyempit, tepatnya di jembatan selebar satu meter, ia menghentikan langkah. "Ck..ck..ck..ck, kayak gini gimana coba," ujarnya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya berkali-kali melihat kondisi sekelilingnya.

Jokowi menuding, tidak tegasnya penegakan hukum mengakibatkan masyarakat bertindak semena-mena dan melanggar peraturan. Hal tersebut terjadi bertahun-tahun tanpa ada suatu solusi sehingga menjadi suatu kewajaran.

"Ini masih mendinglah, ada jalan inspeksinya meski cuma berapa ratus meter. Memang tak boleh ada rumah di bantaran," ujarnya.

Kepala Pengawas dan Pengendali Normalisasi Kali Sunter Dinas Pekerjaan Umum DKI Subandi mengungkapkan, berdasarkan sosialisasi normalisasi kali kepada warga sekitar, didapatkan data bahwa ada 150 meter ruas kali yang dipenuhi rumah warga.

Di atasnya, bermukim sebanyak 180 kepala keluarga. "Ada yang mengaku punya sertifikat, ada yang mengaku pakai girik saja," ujarnya.

Dinas PU, lanjut Subandi, baru melakukan sosialisasi normalisasi kali, sementara sosialisasi relokasi belum dilakukan. Soal itu, ia menyerahkannya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta sebagai pemegang kebijakan tertinggi yang memutuskan.