Gara-gara JKN, Ada Puskesmas Tolak Pasien KJS

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi A DPRD Jakarta, William Yani, mengatakan, ia mendapat laporan bahwa ada pasien Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang ditolak puskesmas. Puskesmas berdalih bahwa saat ini semua pelayanan kesehatan menerapkan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN.

"Jadi pasien ini daftar, tapi ditolak puskesmas. Katanya dia harus daftar dulu di BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)," ujar William seusai bertemu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Jumat (10/1/2014) siang. Ia enggan menyebutkan lokasi puskesmas tersebut.

Pria yang biasa disapa Willy itu sudah melaporkan aduan itu kepada Jokowi. Jokowi mengatakan, persoalan tersebut tengah diselesaikan oleh Dinas Kesehatan dan BPJS.

Willy menyebutkan, sambil menunggu penyelesaian tumpang tindih antarsistem tersebut, ia meminta agar pasien yang ditolak melaporkannya ke Dinas Kesehatan atau suku dinas kesehatan di masing-masing wilayah. "Karena seharusnya integrated dong. Bukan tumpang tindih kayak gitu. Harusnya sistem jangan menghalangi pelayanan," ujarnya.

Penerapan JKN yang dibuat oleh pemerintah pusat masih belum sinkron dengan program KJS yang dicetuskan oleh Jokowi. Persoalan yang terjadi di lapangan adalah ada perbedaan langkah medis yang dicakup oleh kedua sistem tersebut. Tidak seluruh langkah medis yang dicakup oleh KJS diakomodasi dalam JKN. Akibatnya, pasien harus tetap membayar penanganan medis yang tak tercakup dalam JKN.

Hal tersebut paling kentara dilihat dari perbedaan premi yang mesti dibayarkan pemerintah kepada sejumlah rumah sakit pendukung KJS dan JKN. Biaya premi KJS dapat mencapai Rp 23.000, sementara JKN hanya mencapai Rp 19.000.

Jokowi berharap agar premi yang berlaku di Jakarta adalah premi KJS karena mengakomodasi banyak langkah medis. Yang harus dilakukannya kini adalah mengomunikasikan dengan BPJS agar premi tetap Rp 23. 000 di mana Rp 19.000 di antaranya diambil dari APBN dan sisanya dari APBD.