PT JM Diminta Fokus Lunasi Utang dan Penuhi Syarat Jokowi

"Sampai sekarang, perjanjian kerjasama (PKS)nya saja belum ada. Ini jadi bukti perusahaan tidak serius menjalankan bisnis ini, kalau serius ya dipenuhi persyaratan Pemprov DKI," kata Izzul, kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (9/5/2014). 

Selain memenuhi business plan (rencana bisnis), dan segala aspek yang diminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, utang dengan PT Adhi Karya juga harus diselesaikan. PT JM harus melunasi ganti rugi pembayaran tiang dan pondasi yang telah terbangun milik PT Adhi Karya senilai Rp 193 miliar.

Sementara untuk business plannya, PT JM harus mampu meyakinkan Pemprov DKI dalam hal potensi keuntungan, harga tiket, serta jaminan keberlanjutan bisnis.

"Properti di sekitar stasiun dan jalur monorel memang potensi bagus untuk bisnis. Tapi, sampai sekarang pembangunan fisiknya saja belum ada," kata dia. 

Pada kesempatan berbeda, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan, pengelolaan properti yang diinginkan PT JM adalah pembangunan stasiun setinggi tiga lantai. Sementara, biaya pembangunannya membutuhkan biaya pondasi yang tinggi. Apabila lahan milik DKI itu dikomersialkan, kata Basuki, tidak semua pengusaha dapat menyewa dan berdampak pada terbatasnya konsumen.

"Jajanan apa yang dijual di sana? Pasti harga sewanya selangit, tidak mungkin kopi satu gelas dijual Rp 3.000 di sana," kata Basuki. 

PT JM klaim sudah penuhi syarat Jokowi

Direktur Utama PT JM John Aryananda mengklaim telah menyerahkan business plan (rencana bisnis) kepada DKI. Ia menjelaskan, ketika Pemprov DKI meminta sejumlah dokumen pendukung terkait proyek monorel, PT JM berupaya melengkapi seluruh tugas dari Jokowi tersebut. 

Dua aspek yang diminta Jokowi dan harus dipenuhi oleh PT JM, yakni aspek realistis dan keberlanjutan. Jokowi tidak menginginkan saat monorel berjalan, berhenti di tengah jalan begitu saja atau hanya beroperasi hingga lima tahun. Jokowi menginginkan semua moda transportasi massal Jakarta bertahan lama seperti mass rapid transit (MRT) di London.

Untuk aspek realistis, PT JM harus dapat mengubah desain jalan di jalan-jalan yang akan dilalui monorel. Salah satu perubahan desain tata ruang yang terjadi adalah adanya jalan layang non tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang. Atas semua persyaratan itu, John mengklaim telah mampu memenuhinya.

"Saya tidak tahu apalagi yang menghambat (proyek monorel). Karena kami sudah selesaikan dan serahkan semua persyaratannya, kalau masih ada yang kurang lagi, ya kami lengkapi," kata John beberapa waktu lalu.

Namun, dokumen yang diserahkan kepada DKI itu tidak pula ditembuskan pada Basuki. Sebab, menurut John, Basuki bukanlah anggota tim khusus yang ditunjuk Jokowi untuk mengurus monorel.