Basuki: Monorel Tidak Layak Dibangun di Jakarta

Saat ini, proyek pembangunan itu terkendala belum disahkannya perjanjian kerjasama (PKS) baru antara Pemprov DKI dengan investor. Bahkan, ia menolak untuk menandatangani PKS monorel, jika kelak menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur saat Joko Widodo non aktif. 

"Saya menolak, ini namanya bukan politisasi, ini namanya memang monorel enggak layak dibangun (di Jakarta)," kata Basuki, di Jalan Sukabumi, Menteng, Jakarta, Sabtu (24/5/2014). 

Dengan wewenang sebagai Plt, Basuki memiliki hak untuk tidak menandatangani PKS monorel yang dinilainya banyak hambatannya. Apabila PKS tidak kunjung ditandatangani, maka kepastian persetujuan itu menunggu hingga masa non aktif Jokowi berakhir.

Basuki menilai, PT JM tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan oleh Jokowi dengan menunjukkan progres kinerja yang baik. Seperti permasalahan business plan atau perencanaan pembangunan proyek monorel yang tak kunjung usai.  Rencana bisnis PT JM, tidak realistis, lanjut dia, dengan memasukkan target jumlah penumpang yang terlalu besar.

Kemudian, permintaan 200.000 meter persegi hak udara bangunan untuk bisnis properti di stasiun monorel.

Sekedar informasi, di dalam PKS yang lama, ada klausul yang menyebutkan hak PT JM untuk mengelola lahan seluas 200.000 meter persegi. Menurut Basuki, PT JM hanya ingin meraup keuntungan dengan membangun properti di stasiun monorel. Maka, Basuki lebih memilih melelang hak penggunaan udara bagi perusahaan dan meminta mereka membangun monorel.

"Makanya mau bangun properti itu tempatnya mau dimana? Jalur yang ada di Casablanca kan juga sudah mangkrak," kata Basuki.