Bangun 6 Ruas Tol Baru, Jakarta Harus Belajar dari Kegagalan Los Angeles

Kritik Terhadap Pemprov DKI dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada Maret 2013, sebanyak 45 persen responden berpendapat, pembangunan enam ruas tol yang akan melewati lokasi strategis bisnis akan menambah kemacetan.

Sementara 42 persen responden berpendapat rencana pembangunan tol akan merusak keindahan kota karena akan menambah banyak jalan saling silang yang melayang di atas. Bagian terbesar responden (67 persen) berpendapat, pembangunan transportasi publik harus lebih dahulu dilaksanakan.

Warga menilai, pembangunan jalan, baik jalan tol, jalan layang/terowongan, maupun pelebaran jalan, belum bisa efektif mengatasi kemacetan.

Sementara itu, pakar transportasi Danang Parikesit mengatakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disahkan oleh Badan Legislasi DPRD DKI, pembangunan enam ruas tol dalam kota harus dilakukan, dan tidak dapat dibatalkan.

"Secara hukum harus dilakukan dan publik tidak bisa lagi melakukan perubahan. Apalagi, tendernya sudah dimenangkan. Kecuali ada perubahan tata ruang," kata Danang kepada Kompas.com, Minggu (24/8/2014).

Namun, kata Danang, pembangunannnya tidak harus dilakukan pada saat ini. Namun harus dilakukan saat sistem transportasi publik yang laik di Jakarta, seperti penyelesaian proyek MRT dan pembangunan Transjakarta koridor 13,14, dan I5 rampung.

"Dan berdasarkan kompromi Pak Jokowi dengan Kementerian PU tahun 2012, keenamnya tidak dibangun bersama-sama. Tapi hanya dua dulu karena itu mengakomodasi distribusi barang, dan Kemen PU juga tidak mengharuskan dibangun bersama-sama," ujarnya.

Ahok mengecam

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun menyadari hal itu. Tetapi, seperti halnya Jokowi, Basuki bersikukuh pembangunan enam ruas tol dalam kota harus tetap dilakukan. Bahkan, ia mengecam pendapat-pendapat pakar yang menentang proyek tersebut.

"Sudahlah, ngomong jujur saja ya kalau tukang pengamat. Kalau gue batalin tol (dan jadi) macet, kalian kritik enggak? Kritik juga," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Selasa (19/8/2014).

Mantan Bupati Belitung Timur itu lalu menganalogikan pembangunan enam ruas tol dalam kota dengan sebuah rumah. Dia mengibaratkan sebuah tanah seluas 100 meter persegi dengan hanya satu lantai dan penuh sesak oleh anggota keluarga.

Sementara sang kepala keluarga itu memiliki uang cukup untuk membangun hingga tiga lantai. "Kalau jadi orang itu, kamu membangun rumah kamu jadi tiga lantai enggak? Tujuannya apa? Ya supaya kurang sesak kan. Sekarang mobil sudah begitu banyak, Anda mau bangun jalan enggak dua tingkat di atasnya? Ya supaya mobil-mobil itu bisa dibagi ke (jalan) atas," ujarnya.

Karena itu, Basuki menegaskan Pemprov DKI tetap tidak akan mengubah keputusan, meskipun banyak petisi yang muncul. Ia pun menganggap pendapat-pendapat para akademisi sebagai hal yang konyol.

"Alasan mereka menolak bangun jalan tol cuma karena tambah mobil. Aduh, saya urut dada dengar alasan seperti itu. Pertanyaan saya, jalan tidak ditambah, mobil tambah juga enggak? Tambah. Terserah mereka mau bikin petisi apa pun, Anda tidak punya hak (stop kebijakan enam ruas tol)," kata dia.