Pengendalian Aliran Permukaan Versus Normalisasi Sungai

Kementerian Pekerjaan Umum melalui Dirjen Sumber Daya Air mulai memperbaiki dua dari 10 pintu di Bendung Pintu Air 10 Pasar Baru, Kota Tangerang, Banten. Kondisi Pintu 7 dan 8 yang akan diperbaiki sangat memprihatinkan. Saluran itu tidak bisa lagi dibuka tutup untuk mengontrol pengeluaran air Sungai Cisadane ke wilayah Kota dan Kabupaten Tangerang.

”Kegiatan perbaikan dua pintu air ini sudah dimulai sejak awal September. Diharapkan segera selesai dalam sebulan,” kata Pelaksana Harian Bendung Pintu Air 10 Dedi, di Kota Tangerang, Rabu (17/9).

Dedi menjelaskan, perbaikan langsung ditangani tim ahli dari Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Adapun Bagian Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi Banten menjadi pengawas dan petugas lapangan melakukan pendampingan perbaikan tersebut.

Dari 10 pintu air yang ada, kata Dedi, dua pintu air yang diperbaiki sesuai dengan rencana yang sudah dibuat sejak awal 2014. Perbaikan pintu air ini akan dilanjutkan dengan proyek normalisasi Sungai Cisadane pada 2015-2018.

Berdasarkan pengamatan Kompas, sejumlah petugas dari Kementerian PU memperbaiki bagian bawah pintu air untuk menahan agar tidak bocor. Perbaikan juga dilakukan pada roda yang sudah habis tergerus sampah sehingga tidak dapat melakukan sistem buka tutup.

Sementara itu, khusus untuk Ciliwung, anggaran yang telah digelontorkan ataupun yang disiapkan untuk kelangsungan setiap proyek normalisasi terus menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pemerintah pusat dan APBD setiap pemerintah daerah.

Tim Pengendalian Banjir Komunitas Ciliwung yang terdiri dari pemerhati sungai dan lingkungan, baik dari lingkungan akademisi, pemerintah, maupun masyarakat, mendata setiap program normalisasi terhadap sungai ini. Total dana untuk seluruh program tersebut mencapai Rp 5,4 triliun.

Beberapa program itu antara lain normalisasi Ciliwung sekitar Rp 1,4 triliun yang terdiri dari pembebasan lahan Rp 208 miliar dan Rp 1,2 triliun untuk konstruksi. Selain itu, ada tambahan proyek Pintu Air Manggarai dan Karet sebesar Rp 215 miliar. Kemudian untuk sodetan dari Ciliwung ke Kanal Timur sebesar Rp 645 miliar.

Nantinya diproyeksikan akan ada Bendung Ciawi senilai Rp 3,2 triliun dari Rp 1,2 triliun untuk pembebasan lahan dan Rp 2 triliun untuk konstruksi.

Total dana untuk proyek fisik di alur Ciliwung lebih besar dibandingkan dengan bantuan DKI ke Kabupaten Bogor sebesar Rp 12,5 miliar. Dana bantuan itu untuk membangun prasarana pengendali aliran permukaan.

Tidak tepat

Padahal, seperti diungkapkan Ketua Forum Daerah Aliran Sungai Provinsi DKI Jakarta Tarsoen Waryono, normalisasi alur sungai yang ditujukan untuk mengendalikan banjir dinilai sesungguhnya tidak tepat benar. Terlebih jika upaya merehabilitasi itu dengan pembetonan, yaitu pemasangan sheet pile di sepanjang sisi alirannya.

Menurut Tarsoen, yang terpenting untuk menekan potensi banjir adalah dengan mengendalikan aliran permukaan di seluruh daerah aliran sungai. Ditunjang dengan penggunaan
teknologi ramah lingkungan, maka pengendalian aliran permukaan akan memperkecil anggaran dana penanggulangan banjir yang harus dikeluarkan pemerintah.

Tarsoen menambahkan, pengendalian aliran permukaan pada prinsipnya mudah saja. Seperti halnya sistem layanan air minum, satu perusahaan mengelola air dari satu sumber kemudian mengalirkannya ke banyak pelanggan.

”Untuk mengatur aliran air, kita bisa meniru sistem PDAM, cuma dibalik saja desainnya.  Bagaimana mengalirkan limbah rumah tangga, misalnya dari berbagai rumah, kawasan, ke satu lokasi pengolahan limbah. Demikian juga untuk saluran air, dibuatkan dulu tempat parkirnya sebelum masuk ke sungai,” katanya.

Tarsoen yang juga Ketua Program Magister Departemen Geografi FMIPA Universitas Indonesia (UI) dan pengelola hutan kota di UI ini mengatakan, ada banyak cara mengendalikan aliran permukaan. Penggunaan hong atau saluran dari bahan tanah diyakini lebih baik daripada menggunakan paralon plastik.

Dengan hong, selain harganya lebih murah daripada paralon, air yang mengalirinya juga bisa terserap kembali ke dalam tanah.

Selain itu, Tarsoen mengingatkan tetap perlunya memperbanyak jalur hijau, taman dengan banyak tegakan pohon di sisi-sisi sungai.

”Kalau memang terpaksa sisi sungai harus dibeton, setidaknya perlu sabuk hijau selebar 25-50 meter terhitung dari bibir sungai ke kawasan terbangun, termasuk permukiman. Hal-hal seperti ini wajib diterapkan sebagai bagian dari sistem pengendalian aliran air,” katanya.

Pendapat Tarsoen tersebut dipertegas dalam amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai keharusan memelihara fungsi sempadan sungai, termasuk tentang keberadaan sabuk hijau di tepi kali.

Untuk itu, ketika Kepala Humas Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane Putu Wirawan, Selasa (16/9), mengatakan, normalisasi Kali Ciliwung dari ruas Jalan TB Simatupang sampai Pintu Air Manggarai akan disesuaikan dengan kondisi alam. Tarsoen menilai telah ada terobosan yang melegakan para pencinta lingkungan.

Namun, agar tidak berhenti hanya di sini, Tim Pengendalian Banjir Komunitas Ciliwung sekali lagi menegaskan perlunya pemerintah memberikan perhatian penuh pada pengendalian aliran permukaan. Untuk Ciliwung saja daerah aliran sungainya mencapai 38.000 hektar.
(NEL/PIN)