Denda Maksimal untuk Sopir Bandel

Kepala Regu Terminal Manggarai, Jakarta Selatan, Waluyo, Senin (22/9/2014), mengakui kondisi itu. Setiap pagi sampai sekitar pukul 09.00, tukang ojek biasa melaju melawan arus di jalur transjakarta. ”Bayangkan itu betapa kacaunya. Kami selalu berusaha menegur. Saya sudah berkali-kali marah kepada mereka. Tetapi, kami tidak punya kuasa untuk menindak mereka.”

Sesuai dengan wewenangnya, Dinas Perhubungan dan jajaran di bawahnya tidak bisa lagi menindak kendaraan pribadi yang melanggar lalu lintas. Sebab, itu menjadi wewenang kepolisian. Di sisi lain, terkait ketertiban publik, seperti keberadaan PKL yang tidak pada tempatnya sampai pejalan kaki yang tidak bisa melewati trotoar, menjadi wewenang satuan polisi pamong praja (satpol PP) untuk mengawasinya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum.

Menurut Waluyo, hanya ada enam petugas dari Dinas Perhubungan bertugas di Terminal Manggarai. Jumlah itu sudah termasuk dirinya dan Kepala Terminal Manggarai M Hodir. Padahal, di kawasan sekitar terminal, meskipun Jalan Sultan Agung memang terbilang bukan jalan raya, itu cukup vital. Kawasan ini dilintasi jalur bus transjakarta dan menjadi poros utama pergerakan dari arah Jakarta Timur, Jakarta Pusat, ke Jakarta Selatan, dan sebaliknya.

Di sisi lain, terminal yang dirancang untuk mengintegrasikan angkutan umum reguler, bus transjakarta, dan stasiun kereta api itu sampai sekarang tidak berfungsi maksimal. Jalur ke stasiun belum terhubung sehingga orang jadi malas kalau dari trotoar biasa disuruh naik dulu ke jembatan. Padahal, menyeberang juga pendek saja jaraknya. ”Beda kalau ada sambungan jalan/jembatan langsung ke stasiun, pasti orang yang mau nyambung dari metromini ke KRL atau dari transjakarta ke KRL enggak tumpah dulu ke jalan,” ujar Waluyo.

Sopir diberi tilang

Penertiban di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, terus dijalankan setiap hari. Untuk menimbulkan efek jera, diberikan bukti pelanggaran (tilang) dengan denda maksimal. Bagi sopir yang tidak memiliki surat-surat kendaraan lengkap, mobilnya diderek.

Sejak tiga hari penertiban di Terminal Kampung Melayu, tak kurang dari 150 sopir angkutan umum beri surat tilang. Namun, mereka tidak kapok karena setengah jam setelah aparat polisi pergi, para sopir ini kembali mengokupasi jalan.

Umumnya sopir mikrolet yang berulah mangkal di tengah jalan untuk menarik penumpang. Seperti di Jalan Otista, sisi timur Terminal Kampung Melayu, itu kembali dipadati Mikrolet M06 (Kampung Melayu-Gandaria), M02 (Kampung Melayu-Pulogadung), dan M16 (Kampung Melayu-Pasar Minggu) setelah polisi meninggalkan terminal.

Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Hindarsono mengatakan, penertiban akan berjalan terus setiap hari. Sopir angkutan umum yang melanggar diberikan tilang maksimal dengan surat tilang warna biru.

Setiap sopir yang diberi tilang harus membayar denda untuk bisa menebus surat izin perjalanan yang ditahan kepolisian ataupun Dishub DKI. Sementara itu, bagi sopir yang melanggar lalu lintas dan tak mengantongi surat-surat izin perjalanan yang lengkap, kendaraan angkutan umumnya akan diderek.

”Kami siapkan dua sampai tiga mobil derek di terminal. Angkutan umum yang tak dilengkapi surat-surat akan langsung diderek,” kata Hindarsono.

Kepala Terminal Kampung Melayu M Hatta mengatakan, penertiban sekarang ini bisa jadi belum memberikan efek jera bagi sopir. Karena itu, penertiban akan terus dilaksanakan untuk mengusik para sopir yang masih bandel mangkal di jalan sehingga mereka mau tertib dan tidak lagi mangkal di jalan.

Terkatung

Sejak penandatanganan kerja sama pada Juni 2012, revitalisasi Terminal Baranangsiang, Bogor, belum terwujud. Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman meminta PT Pancakarya Grahatama Indonesia selaku pengembang proyek untuk mengubah desain yang dinilai mengutamakan fungsi komersial daripada layanan terminal.

Usmar mengatakan, pemerintah tidak setuju jika terminal dijadikan mal dan hotel. Bangunan komersial boleh ada, tetapi jangan kerdilkan layanan terminal. ”Kami ingin mengembalikan fungsi Terminal Baranangsiang jadi jantung moda transportasi Bogor,” katanya.

Bus-bus transpakuan, Damri tujuan Bandar Udara Soekarno-Hatta, shuttle bus yang kini ngetem di luar terminal harus ditarik lagi ke dalam. ”Agar terintegrasi dan terpusat sehingga tidak menyulitkan penumpang. Untuk itulah desain harus diubah dan kami menghendaki secepat yang pengembang bisa,” kata Usmar.

Di Jakarta Barat, masalah yang dihadapi sejumlah terminal bus di sana justru di luar terminal bus, yaitu di sekitar gerbang keluar. Di tempat itu, puluhan bus pengumpan, terutama mikrolet, berhenti menunggu penumpang. Dampaknya lalu lintas macet seperti terlihat di Terminal Kalideres. Puluhan mikrolet jurusan Kalideres-Kotabumi, Tangerang, membuat separuh badan Jalan Daan Mogot tertutup.

Di tempat lain, bus-bus antarkota lebih memilih menunggu penumpang di sekitar kantor perusahaan otobus (PO)-nya. Akibatnya, Terminal Grogol sepi, tetapi sejumlah ruas jalan tempat bus-bus mangkal di depan kantor macet.

Terminal Pondok Cabe

Perbaikan fungsi terminal juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang. Pemerintah Kota Tangerang Selatan bersedia mengaktifkan kembali Terminal Pondok Cabe di Jalan Raya Kemiri, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, dengan melakukan revitalisasi.

”Terkait dengan penutupan Terminal Lebak Bulus, kami akan mengaktifkan Terminal Pondok Cabe. Insya Allah pemerintah pusat akan membantu dana dari APBN. Sebagian lagi, bantuan dana dari Pemerintah DKI bagi daerah mitra itu akan kami masukkan untuk pembangunan Terminal Pondok Cabe,” kata Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.

Sejauh pengamatan, Senin (22/9/2014), kondisi terminal bus antarkota dan antarprovinsi (AKAP) seluas 2,4 hektar ini memprihatinkan. Sebagian besar bangunannya dalam kondisi rusak parah, seperti menara pengendali dan infrastruktur jalan buruk dan banyak berlubang. (MDN/NEL/BRO/WIN/PIN/A14)