Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa Kabar Penanggulangan Banjir, Momok Warga DKI?

Kompas.com - 04/11/2014, 07:00 WIB

"Padahal penanganan banjir di DKI Jakarta menjadi tugas rutin, tapi mengapa harus diserahkan kepada swasta, saya perintahkan semua peralatan pendukung dibeli," kata dia.

Ia mengatakan dengan uang yang ada sebenarnya DKI Jakarta bisa melakukan apa saja untuk mengatasi banjir di ibu kota.

Ahok juga berpendapat dalam menyelesaikan persoalan ini harus melibatkan daerah sekitarnya, seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor.

Dalam hal pembiayaan Ahok bersedia menaikan anggaran bantuan bagi daerah penyangga ibu kota menjadi Rp 100 miliar dari sebelumnya Rp 5 miliar. Ia mengaku bahwa pemberian bantuan tersebut telah dilakukan sebelum pemerintahan sebelumnya. Bantuan sebesar Rp 5 miliar per tahun tidak akan cukup.

"Oleh karena itu kami siapkan Rp100 miliar mulai tahun depan," tambahnya.

Hal senada disampaikan Yayat. Koordinasi antarpemangku kebijakan di wilayah hulu (daerah penyangga) dan hilir (ibu kota) adalah penting.

"Harus ada koordinasi dalam pengelolaan dan pengembalian antar pemerintah daerah tentang bentang alam di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir lewat normalisasi sungai-sungai yang mengalir di Jakarta," kata Yayat.

Dia berpendapat normalisasi sungai yang diikuti dengan memindahkan (relokasi) warga di bantaran oleh Pemprov DKI adalah langkah tepat untuk mengajarkan masyarakat agar taat aturan.

"Butuh pendekatan aturan sehingga mengajar warga patuh terhadap aturan. Di Jakarta memang butuh hidup tapi harus mengikuti aturan. Dari sini nantinya akan muncul keteraturan bahwa ada kawasan tertentu seperti bantaran sungai yang memang tidak diperuntukkan sebagai kawasan permukiman," katanya.

Yayat menambahkan apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah banjir Jakarta harus ada penyelarasan dengan pendidikan budaya hidup bersih dan teratur pada masyarakat.

"Struktur pengendali sungai seperti kanal, bendungan ataupun sodetan harus didukung dengan langkah mengubah budaya masyarakat agar hidup bersih dan teratur, supaya pekerjaan yang dilakukan tidak sia-sia," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Siapkan Andika Perkasa hingga Menteri PUPR Maju di Pilkada Jakarta

PDI-P Siapkan Andika Perkasa hingga Menteri PUPR Maju di Pilkada Jakarta

Megapolitan
KPU Depok Pilih 'Deri dan Bera' sebagai Maskot Pilkada 2024

KPU Depok Pilih "Deri dan Bera" sebagai Maskot Pilkada 2024

Megapolitan
Kasus Ibu Cabuli Anak, Psikolog Ingatkan Bahaya Terpapar Seks di Usia Dini

Kasus Ibu Cabuli Anak, Psikolog Ingatkan Bahaya Terpapar Seks di Usia Dini

Megapolitan
Siswi SMAN 61 Jakarta yang Hilang 4 Hari Jalani Pemulihan Psikis

Siswi SMAN 61 Jakarta yang Hilang 4 Hari Jalani Pemulihan Psikis

Megapolitan
Polisi Sebut Akun FB Icha Shakila Diduplikasi untuk Suruh Ibu di Tangsel dan Bekasi Cabuli Anak

Polisi Sebut Akun FB Icha Shakila Diduplikasi untuk Suruh Ibu di Tangsel dan Bekasi Cabuli Anak

Megapolitan
Kasus Ibu Cabuli Anaknya, Pemilik Akun Icha Shakila 'Ngaku' Facebook-nya Dibajak

Kasus Ibu Cabuli Anaknya, Pemilik Akun Icha Shakila "Ngaku" Facebook-nya Dibajak

Megapolitan
Panitia PPDB Depok: Yang Usianya Lebih Tua Akan Menang

Panitia PPDB Depok: Yang Usianya Lebih Tua Akan Menang

Megapolitan
Kebakaran di Alam Sutera, 3 Orang Meninggal Dunia Saat Evakuasi ke RS

Kebakaran di Alam Sutera, 3 Orang Meninggal Dunia Saat Evakuasi ke RS

Megapolitan
Polda Temukan Terduga Pemilik Akun FB Icha Shakila yang Suruh Ibu di Bekasi dan Tangsel Cabuli Anak Kandung

Polda Temukan Terduga Pemilik Akun FB Icha Shakila yang Suruh Ibu di Bekasi dan Tangsel Cabuli Anak Kandung

Megapolitan
KPAI Sebut Negara Harus Turun Tangan agar Kasus Ibu Cabuli Anak Tak Terulang

KPAI Sebut Negara Harus Turun Tangan agar Kasus Ibu Cabuli Anak Tak Terulang

Megapolitan
Bawaslu Belum Bisa Tindak Baliho 'Kampanye Politik' yang Bertebaran Sebelum Waktunya

Bawaslu Belum Bisa Tindak Baliho "Kampanye Politik" yang Bertebaran Sebelum Waktunya

Megapolitan
Kronologi Ditemukannya Siswi SMAN 61 Jakarta yang Hilang Saat Berangkat Sekolah

Kronologi Ditemukannya Siswi SMAN 61 Jakarta yang Hilang Saat Berangkat Sekolah

Megapolitan
Eks Komisioner KPAI Sebut Ada Faktor Lain yang Mungkin Bikin Ibu Nekat Cabuli Anaknya

Eks Komisioner KPAI Sebut Ada Faktor Lain yang Mungkin Bikin Ibu Nekat Cabuli Anaknya

Megapolitan
Siswi SMAN 61 Jakarta yang Hilang Ditemukan di Dalam Masjid, Kondisi Sehat dan Barang Berharga Tak Raib

Siswi SMAN 61 Jakarta yang Hilang Ditemukan di Dalam Masjid, Kondisi Sehat dan Barang Berharga Tak Raib

Megapolitan
Eks Komisioner KPAI Ingatkan Ada Bahaya Mengintai Anak Korban Pencabulan

Eks Komisioner KPAI Ingatkan Ada Bahaya Mengintai Anak Korban Pencabulan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com