Pendukung Budi Gunawan Bakar Kertas di Halaman PN Jaksel

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa pendukung Komisaris Jenderal Budi Gunawan membakar tumpukan keras di halaman Pengadilan Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2015), di saat sidang praperadilan. Padahal, ketika diizinkan masuk ke lingkungan pengadilan, pihak kepolisian sudah meminta mereka melakukan aksi dengan tertib.

Pantauan Kompas.com, demonstran yang mengatasnamakan Ampera atau Aliansi Mahasiswa dan Pendukung Praperadilan awalnya berunjuk rasa di Jalan Ampera Raya. Unjuk rasa itu membuat lalu lintas macet sehingga polisi mempersilahkan mereka berunjuk rasa di halaman pengadilan, sekitar 15 meter dari ruang sidang.

Sekitar pukul 11.00 WIB, beberapa orang pengunjuk rasa mulai mengumpulkan kertas-kertas siaran pers. Kertas itu ditumpuk lalu dibakar. Asap dari pembakaran kertas itu sampai masuk ke dalam gedung pengadilan, meski tidak sampai masuk ke ruang sidang digelarnya praperadilan.

Kepala Bagian Operasional Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Siswono lalu mematikan api menggunakan sepatunya. Saat itu, para pengunjuk rasa meneriakan orasi mendukung calon kepala Polri tersebut. Beberapa di antaranya melompat-lompat.

Ulah demonstran tersebut tidak membuat kepolisian mengusir mereka ke luar area pengadilan. Polisi hanya menempatkan tiga lapis personel Sabhara di depan para pendukung Budi Gunawan itu.

Dalam dua sidang sebelumnya pada Senin (9/2/2015) dan Senin (2/2/2015), massa pendukung Budi juga dibiarkan masuk ke halaman pengadilan.

Kemarin, komisioner Komisi Yudisial Imam Anshori yang hadir di PN Jaksel sudah mengimbau agar kepolisian melarang demonstran masuk ke lingkungan pengadilan karena dapat mengganggu jalannya sidang. (baca: KY Minta Demonstran Dilarang Dekati Ruang Sidang Praperadilan Budi Gunawan)

Sidang lanjutan praperadilan yang diajukan Budi Gunawan hari ini mengagendakan pembuktian pihak Budi atas dalil-dalil praperadilan yang disampaikan dalam sidang, Senin (9/2/2015) kemarin. Hakim memberikan waktu dua hari, yakni Selasa dan Rabu untuk pembuktian.

Adapun, pembuktian kuasa hukum KPK baru akan digelar pada sidang Kamis (12/2/2015) dan Jumat (13/2/2015).

Tim pengacara Budi Gunawan menganggap penetapan kliennya sebagai tersangka gratifikasi oleh KPK merupakan bentuk intervensi terhadap keputusan Presiden. KPK telah melewati wewenangnya dalam pemilihan calon Kepala Polri. Akibatnya, proses pelantikan Budi sebagai Kepala Polri terhambat.

Sesuai dengan Pasal 38 Ayat 1 dan Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut tim pengacara, tugas dan wewenang KPK adalah penyelidikan dan penyidikan. Namun, dalam proses pemilihan Kepala Polri, KPK menyalahgunakan tugas dan wewenangnya dengan bersikukuh ikut dalam proses tersebut.

Menurut pihak Budi, penetapan tersangka Budi ketika masih menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Polri tidak tepat. Alasannya, pada posisi jabatan tersebut, Budi bukan termasuk aparat penegak hukum sehingga tak bisa dilakukan penyelidikan atau penyidik. Jabatan tersebut juga tak termasuk penyelenggara negara karena bukan bagian dari jabatan eselon I.

Penetapan tersangka Budi yang tanpa diawali pemanggilan dan permintaan keterangan secara resmi dianggap tindakan melanggar hukum. Pasal 5a UU Nomor 30 Tahun 2002 menyebutkan, untuk menjunjung ketentuan hukum, dua proses harus dilakukan dalam penyelidikan dan penyidikan.