Anggaran Dinas Pendidikan Paling Rawan

Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi dan Anggaran (Fitra) Apung Widadi, Selasa (3/3) siang, menjelaskan, pada APBD 2015, Pemprov DKI diketahui mengajukan anggaran Dinas Pendidikan (Disdik) sekitar Rp 3 triliun. Dalam draf versi DPRD, anggaran Disdik ini menjadi Rp 8,1 triliun.

Menurut Apung, dana siluman juga muncul dalam satuan kerja perangkat daerah lainnya. "Namun, jumlahnya di bawah Rp 1 triliun, atau tidak sebanyak dana siluman yang muncul dalam anggaran Disdik," ujarnya.

Apung menambahkan, anggaran Disdik paling rawan digelembungkan karena memiliki porsi paling besar dalam alokasi APBD, yakni sebesar 20 persen. Komponen anggaran berupa pengadaan barang macam printer, scanner, dan alat catu daya listrik cadangan (UPS) bahkan sudah muncul dalam APBD 2013 dan 2014.

"Hal itu mengindikasikan praktik penyelewengan anggaran sudah terjadi sejak lama," ujar Apung. Sekretaris Jenderal Fitra Yeni Sucipto mengatakan, uji publik diperlukan untuk meninjau dugaan dana siluman yang muncul dalam APBD 2015.

Selasa malam, sejumlah pakar hukum menemui Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota Jakarta. Salah satu tokoh yang hadir, Zainal Arifin Mochtar, menilai, langkah Basuki memotong usulan anggaran Rp 12,1 triliun dalam draf APBD tahun 2015 sebagai langkah yang benar.

"Substansinya adalah mengamankan keuangan daerah dari kebocoran. Jika DPRD (DKI Jakarta) merasa versinya benar, tinggal buktikan saja, toh, ada putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang anggota legislatif membahas anggaran hingga satuan ketiga (level teknis)," kata Zainal, yang juga pakar hukum Universitas Gadjah Mada itu.

Selain Zainal, hadir pula pakar hukum tata negara Refly Harun, Saldi Isra, dan Denny Indrayana. Pertemuan berlangsung tertutup pada pukul 17.00-20.30. Refly, Saldi, dan Denny enggan berkomentar terkait isi pertemuan tersebut.

Zainal menambahkan, kisruh pembahasan anggaran seperti yang terjadi di Jakarta ini harus segera diselesaikan.

Kisruh APBD DKI Jakarta menyebabkan pelayanan publik terancam lumpuh. Anggaran Kartu Jakarta Sehat 2015 sebesar Rp 1,3 triliun dan Kartu Jakarta Pintar sebesar Rp 2,2 triliun diperkirakan terlambat cair sehingga menghambat pelayanan publik. Percepatan pembangunan gedung-gedung sekolah juga dikhawatirkan sulit dilakukan.

Mencairkan tunjangan

Adapun Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menambahkan, saat ini pihaknya fokus mencairkan sebagian tunjangan kinerja daerah (TKD) yang belum diterima pegawai negeri sipil. Dana itu diambilkan dari anggaran mendahului sesuai Peraturan Gubernur Nomor 211 tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan APBD 2015.

"Gaji pegawai sudah dialokasikan untuk satu tahun. TKD bulan Januari dibayarkan 50 persen dulu agar pegawai tidak kesulitan membiayai hidup sehari-hari," katanya.

Di tempat terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi meminta dinamika politik di DPRD DKI tidak sampai mengarah kepada pemakzulan Gubernur DKI. Pasalnya, jika itu terjadi, akan mengganggu jalannya pemerintahan DKI.

"Saya memberi dukungan moril kepada Gubernur DKI Jakarta supaya tetap bisa menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik dengan baik," ujarnya.

Meski demikian, di sisi lain Yuddy meminta Basuki untuk lebih simpatik dan tidak emosional dalam memberikan pernyataan. "Gaya komunikasi harus diperbaiki. Namun, jangan sampai karena tidak suka dengan gaya komunikasi ini, lalu ada yang berpikir untuk memakzulkan dia," katanya. (MKN/DNA/FRO/APA)