Tiba-tiba, Ahok Minta Lurah dan Camat Isi Angket...

"Saya mau tanya, siapa yang isi musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) pakai e-budgeting?" tanya Basuki kepada lurah dan camat. Para pejabat publik itu langsung mengacungkan tangan mereka.

Basuki pun kembali berujar, "Kalau begitu, Bapak dan Ibu sadar ya pas isi anggaran di e-budgeting dan anggaran itu bisa di-lock? Kalau begitu, sekarang Bapak dan Ibu cek dan bandingkan APBD DKI dan (APBD) versi DPRD DKI. Bapak dan Ibu cek, (apa) merasa pernah anggarkan program itu atau enggak? Kalau ada program tetapi merasa tidak pernah menganggarkannya, berarti itu anggaran siluman. (Anggota DPRD) nanti kita hukum," kata Basuki.

Para pegawai negeri sipil (PNS) riuh mendengar ajakan Basuki itu. Lebih lanjut, Basuki meminta mereka menulis kata "setuju" dan "tidak setuju" di halaman kertas APBD versi DKI dan DPRD DKI. Basuki mengatakan, langkah ini dilakukannya agar tidak ada lagi anggaran siluman yang ditemukan pada penganggaran tahun depan.

"Hari ini saya ajak pemisahan yang jelas. Bapak dan ibu mau ikut 'kelompok siluman' atau kami. Tahun depan harus ada e-musrenbang dan kami ingin kelurahan musrenbang tanpa disisipkan pokir (pokok pikiran) anggota Dewan. Saya bukan mau mengajak Bapak-Ibu untuk membela Ahok. Ini agar APBD tidak ada 'siluman' lagi," kata Basuki. 

Sementara itu, Sekda DKI Saefullah mewajibkan semua lurah dan camat untuk mengisi angket tersebut. Setelah itu, angket dikembalikan ke Bappeda DKI dan harus ditandai dengan cap jempol.

"Ayo semangat, Bapak-Ibu. Sebentar lagi TKD (tunjangan kinerja daerah) turun," seru Saefullah.

"(TKD) itu yang kami tunggu-tunggu," seru seorang pegawai menggebu-gebu.

"Namun, (TKD yang diberikan) masih setengah, ya," jawab Saefullah lagi. Para lurah dan camat pun terlihat cermat meneliti serta membandingkan anggaran itu.