Alasan Fraksi PDI-P Tak Dukung Hak Menyatakan Pendapat terhadap Ahok

"Pertimbangan pertama, PDI-P melihat orientasi kami saat ini gimana pembangunan DKI bisa lebih bagus. Orientasi kita itu kepada kepentingan rakyat," ujar Jhoni Simanjuntak di Gedung DPRD DKI, Rabu (15/4/2015).

Jhoni menegaskan, Fraksi PDI-P ingin melanjutkan pekerjaan yang selama ini tertunda karena hak angket. Pekerjaan-pekerjaan tersebut tentunya lebih mengedepankan kepentingan masyarakat DKI Jakarta.

Alasan kedua adalah adanya kesadaran bahwa hubungan antara DPRD dan Gubernur haruslah harmonis. Jhoni mengatakan, eksekutif dan legislatif adalah penyelenggara pemerintah daerah yang harus saling bersinergi dan bukan saling bersitegang.

"Kedua, kita sadar bahwa Gubernur dengan DPRD adalah lembaga yang tidak bisa dipisahkan, justru harus membangun kemitraan dengan komunikasi yang baik," ujar Jhoni.

Hal terakhir yang menjadi alasan adalah adanya dorongan dari Presiden RI Joko Widodo ketika pertemuannya dengan Ahok, sapaan Basuki, dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi.

Jhoni mengatakan, Jokowi sudah memberi arahan agar hubungan antara Gubernur dan DPRD dapat berjalan bagus.

"Itu lebih didorong ketika Ketua Dewan dan Gubernur bertemu Presiden. Presiden beri arahan agar lebih bisa bangun sinergi dengan komunikasi yang lebih terbuka untuk menghindari salah pengertian atau miskomunikasi," ujar Jhoni.

"Intinya Fraksi PDI-P meminta kekisruhan selama ini harus dicari jalan keluarnya. Yang mempersatukan kita ini kepentingan warga Jakarta," ujar Jhoni.

Untuk diketahui, proses menuju digelarnya rapat paripurna pengajuan hak menyatakan pendapat masih bergulir.

Sudah tiga fraksi yang telah memberikan dukungannya terhadap HMP, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PPP, dan Partai Demokrat dari Fraksi Demokrat-PAN, disusul oleh fraksi lain, seperti Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Golongan Karya, yang mendukung HMP, dengan catatan tidak mendukung pemakzulan.

Sementara itu, fraksi yang menyatakan tidak mendukung adalah Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, dan Partai Amanat Nasional dari Fraksi Demokrat-PAN, yang bertambah dengan kehadiran Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang ikut tidak mendukung HMP.