Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Ahok Memang Sering Gitu..."

Kompas.com - 21/04/2015, 17:56 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi A DPRD DKI Jakarta menyesalkan tindakan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang kembali mencibir lembaga legislatif. Hal itu terkait kritikan DPRD terhadap rencana Ahok, sapaan Basuki, yang hendak merekrut personel TNI dan Polri sebagai tenaga honorarium di Pemprov DKI.

Sekretaris Komisi A Syarief menilai tidak sepantasnya Ahok menyindir DPRD hanya karena kritikan yang disampaikan. Terlebih lagi, kata Syarief, Ahok sudah pernah berjanji akan mengubah perangainya itu. Hal itu bahkan disampaikannnya di depan Presiden Joko Widodo dan Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi dalam pertemuan di Istana Merdeka, pekan lalu.

"Ahok memang sering gitu. Janji kepada Ketua DPRD tidak nantang-nantang, omongannya bakal tertata. Tapi, belum seminggu, sudah mulai lagi," kata Syarief di Gedung DPRD DKI, Selasa (21/4/2015).

Syarief mengingatkan agar Ahok tidak mengeluarkan pernyataan yang bisa menyebabkan buruknya hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif. Menurut dia, sikap kritis yang dilontarkan DPRD terhadap rencana perekrutan TNI lebih disebabkan untuk menegakkan peraturan. Kalaupun Ahok tetap berkeinginan melanjutkan rencana tersebut, Syarief menyarankan agar Ahok mendahuluinya dengan penandatangan nota kesepahaman dengan instansi terkait.

"Dia harus surati dulu, ada MoU, jangan main dianggarin saja jadi pergub," ujar Syarief.

Sebelumnya, Ahok menilai tidak ada yang salah dengan rencana perekrutan anggota TNI. Atas dasar itu, ia menganggap kritikan yang disampaikan DPRD lebih dilatarbelakangi rasa sakit hati kepada dirinya.

"Itu orang iseng saja yang sengaja sudah kalah lawan saya, sekarang mau ngadu saya lawan TNI-Polri. Sekarang di mana salahnya, terus kita pakai operasional segala macam ini, TNI dikasih gaji enggak? Ada, ada pergub-nya, ada gajinya tuh kalau kita mau pakai jasa TNI-Polri," ujar dia di Balai Kota, Selasa pagi.

Ketua Komisi A Riano Ahmad sempat menjelaskan, jika mengacu pada undang-undang tentang TNI, institusi tersebut merupakan institusi yang bertugas menjaga pertahanan dan kedaulatan negara. Kalaupun TNI ditugaskan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, lanjut dia, hal itu baru bisa dilakukan bila dalam kondisi darurat. Ia menganggap Jakarta sedang tidak berada dalam situasi tersebut.

"Kalau kita lihat, di Jakarta masih baik-baik saja sehingga tidak ada urgensinya (melibatkan TNI dalam menjaga keamanan masyarakat)," ujar politisi PPP itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usahanya Ditutup Paksa, Pemilik Restoran di Kebon Jeruk Bakal Tempuh Jalur Hukum jika Upaya Mediasi Gagal

Usahanya Ditutup Paksa, Pemilik Restoran di Kebon Jeruk Bakal Tempuh Jalur Hukum jika Upaya Mediasi Gagal

Megapolitan
Aktor Utama Pabrik Narkoba di Bogor Masih Buron, Polisi: Sampai Lubang Semut Pun Kami Cari

Aktor Utama Pabrik Narkoba di Bogor Masih Buron, Polisi: Sampai Lubang Semut Pun Kami Cari

Megapolitan
Polisi Amankan 8 Orang Terkait Kasus Pembacokan Remaja di Depok, 4 Ditetapkan Tersangka

Polisi Amankan 8 Orang Terkait Kasus Pembacokan Remaja di Depok, 4 Ditetapkan Tersangka

Megapolitan
Bukan Melompat, Disdik DKI Sebut Siswa SMP Jaksel Terpeleset dari Lantai 3

Bukan Melompat, Disdik DKI Sebut Siswa SMP Jaksel Terpeleset dari Lantai 3

Megapolitan
Insiden Siswa SMP Lompat dari Lantai 3, KPAI Minta Disdik DKI Pasang Sarana Keselamatan di Sekolah

Insiden Siswa SMP Lompat dari Lantai 3, KPAI Minta Disdik DKI Pasang Sarana Keselamatan di Sekolah

Megapolitan
3 Saksi Diperiksa Polisi dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama yang Jerat Pejabat Kemenhub

3 Saksi Diperiksa Polisi dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama yang Jerat Pejabat Kemenhub

Megapolitan
Seorang Pria Tewas Tertabrak Kereta di Matraman

Seorang Pria Tewas Tertabrak Kereta di Matraman

Megapolitan
Disdik DKI Bantah Siswa di Jaksel Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah karena Dirundung

Disdik DKI Bantah Siswa di Jaksel Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah karena Dirundung

Megapolitan
BNN Masih Koordinasi dengan Filipina Soal Penjemputan Gembong Narkoba Johan Gregor Hass

BNN Masih Koordinasi dengan Filipina Soal Penjemputan Gembong Narkoba Johan Gregor Hass

Megapolitan
Polisi Minta Keterangan MUI, GBI, dan Kemenag Terkait Kasus Dugaan Penistaan Agama Pendeta Gilbert

Polisi Minta Keterangan MUI, GBI, dan Kemenag Terkait Kasus Dugaan Penistaan Agama Pendeta Gilbert

Megapolitan
Walkot Depok: Bukan Cuma Spanduk Supian Suri yang Kami Copot...

Walkot Depok: Bukan Cuma Spanduk Supian Suri yang Kami Copot...

Megapolitan
Satpol PP Copot Spanduk Supian Suri, Walkot Depok: Demi Allah, Saya Enggak Nyuruh

Satpol PP Copot Spanduk Supian Suri, Walkot Depok: Demi Allah, Saya Enggak Nyuruh

Megapolitan
Polisi Bakal Panggil Indonesia Flying Club untuk Mengetahui Penyebab Jatuhnya Pesawat di BSD

Polisi Bakal Panggil Indonesia Flying Club untuk Mengetahui Penyebab Jatuhnya Pesawat di BSD

Megapolitan
Siswi SLB di Jakbar Dicabuli hingga Hamil, KPAI Siapkan Juru Bahasa Isyarat dan Pendampingan

Siswi SLB di Jakbar Dicabuli hingga Hamil, KPAI Siapkan Juru Bahasa Isyarat dan Pendampingan

Megapolitan
Ada Pembangunan Saluran Penghubung di Jalan Raya Bogor, Rekayasa Lalu Lintas Diterapkan

Ada Pembangunan Saluran Penghubung di Jalan Raya Bogor, Rekayasa Lalu Lintas Diterapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com