"DKI itu punya uang banyak tapi beli barangnya yang aneh-aneh, jadi sekarang seharusnya yang minta (usulkan program) itu pihak sekolah. Kepsek (kepala sekolah) harus berani lawan, saya enggak mau lagi komite yang bajak sekolah," kata Basuki, saat meninjau pelaksanaan ujian nasional (UN) SMP 65 di SMA 80 Jakarta Utara, Senin (4/5/2015).
Menurut dia, bentuk lain pungutan liar (pungli) adalah melalui komite. Peran komite di sekolah kini semakin membuat orang tua peserta didik "tercekik" karena terus dipungut uang. Misalnya, dengan mengimbau peserta didik mengikuti bimbingan belajar (bimbel) di luar jam sekolah, jalan-jalan atau studi lapangan, dan lain-lain. Padahal, lanjut dia, banyak orang tua peserta didik yang kurang mampu dan tidak membutuhkan kegiatan tersebut.
"Jadi pendidikan kalau konsepnya benar semakin baik. Saya ingin konsep sekolah negeri seperti swasta yang bangunan gedungnya vertikal ke atas dan menampung banyak siswa," kata Basuki.
Sementara untuk kualitas peserta didik, Basuki merasa kemampuan mereka sudah jauh lebih baik dibanding dulu. Saat ini, lanjut Basuki, peserta didik sudah lebih cerdas dan berintegritas. Sehingga, ia tidak mengkhawatirkan adanya soal UN yang bocor dan lainnya.
"Kalau sampai ada kebocoran soal UN, mereka pasti aktif melaporkan. Makin lama keberanian orang untuk melawan makin meningkat, ya penting ada pelopor dan anak-anak enggak sendiri berjuang," kata Basuki.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.