DKI Jakarta Bangun Rumah Susun di Dekat Stasiun Kereta Api

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Rabu (10/6), meninjau lokasi bakal pembangunan rumah susun (rusun) di Kampung Bandan, Jakarta Utara. Sejumlah pejabat menyertai Basuki, antara lain, Direktur Utama PT Transjakarta ANS Kosasih, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Benjamin Bukit, perwakilan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Ella Ubaidi, Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Ika Lestari Aji, dan Kepala Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Sarwo Handayani.

Ada pula perwakilan dari PT MRT Jakarta dan Kementerian Perhubungan. Rombongan menyusuri rel di jalur Jakarta Kota-Tanjung Priok dengan lori dan menempuh jarak sekitar 2 kilometer. Selain meninjau lahan kosong yang akan dibangun menjadi rusun, rombongan juga melihat lahan-lahan KAI yang dijadikan hunian liar.

Ada sekitar 3,2 hektar lahan di Kampung Bandan dan 6 hektar di dekat Stasiun Manggarai untuk membangun rusun. Selain dekat ke Stasiun Jakarta Kota, rusun di Kampung Bandan akan diintegrasikan dengan depo kereta massal cepat (MRT) yang dibangun di bawah tanah. Menurut rencana, terusan jalur MRT ditargetkan tersambung dengan Kampung Bandan pada 2020.

Pada ruas Lebak Bulus-Bundaran HI, pembangunan infrastruktur MRT ditargetkan selesai tahun 2018. Selanjutnya, koridor diperpanjang hingga ke Kampung Bandan empat tahun kemudian. Dengan demikian, koridor MRT utara-selatan Jakarta itu terhubung dengan jalur kereta rel listrik (KRL).

Basuki mengatakan, pihaknya menunjuk PT Jakarta Propertindo (JakPro), Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta, untuk membangun rumah susun di dekat dua stasiun itu. Selain hunian vertikal, bangunan juga disiapkan untuk menampung pedagang kaki lima (PKL) serta fungsi lain, seperti perkantoran. "Konsepnya TOD (transit oriented development)," kata Basuki.

Tiru India

Konsep TOD, kata Basuki, meniru langkah yang ditempuh Pemerintah India. Permukiman dibangun dan dikembangkan di jalur-jalur transportasi umum.

TOD mensyaratkan kawasan permukiman serta perkantoran atau bisnis dilengkapi stasiun MRT atau simpul jasa transportasi umum yang bisa dicapai dengan jalan kaki. Dengan demikian, warga mendapatkan kemudahan bergerak dari rumah ke lokasi kerja setiap saat.

"Kami (Pemprov DKI dan PT KAI) sepakat mengefektifkan pemakaian lahan milik negara. Selain mendekatkan warga ke akses transportasi publik, kawasan diharapkan bisa tumbuh dengan membaurkan beberapa fungsi bangunan, termasuk menampung PKL," ujarnya.

?Perwakilan dari PT KAI, Ella Ubaidi, menyebutkan, kerja sama PT KAI dengan Pemprov DKI untuk membangun hunian di dekat stasiun itu merupakan yang pertama. Selain untuk mengefektifkan lahan, pembangunan hunian serta pengembangan kawasan diharapkan secara langsung berdampak pada jumlah penumpang KA.

Pembangunan fisik rumah susun tersebut ditargetkan dimulai tahun depan. Hingga akhir tahun ini, seluruh kebutuhan untuk mewujudkannya diharapkan rampung, khususnya perencanaan dan desain. Basuki membuka kemungkinan tambahan modal PT JakPro untuk membangun rumah susun itu.

Ika Lestari menambahkan, rusun akan didesain berisi setidaknya 270 unit hunian untuk setiap menara. Dengan lahan seluas 3,2 hektar, lokasi di Kampung Bandan dapat dibangun hingga 10 menara. Adapun di Manggarai minimal akan dibangun dua menara rusun. Di kedua titik itu, rusun akan dilengkapi pusat perbelanjaan.

Sebagian dari dua lokasi bakal rusun itu kini masih dihuni warga. Menurut Ika, seperti di lokasi penertiban lain, Pemprov DKI akan menyisir warga DKI dan merelokasi mereka ke rusun. Mereka diprioritaskan masuk ke rusun yang akan dibangun di kawasan itu.

Selain infrastruktur transportasi, penyediaan rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, menjadi masalah serius bagi Ibu Kota. Warga miskin semakin kesulitan menjangkau harga properti yang bergerak liar karena mekanisme pasar serta kurangnya campur tangan pemerintah.

Dua tahun terakhir, Pemprov DKI melipatgandakan pembangunan rumah susun dengan menagih kewajiban pengembang. Tumpukan kewajiban yang tidak ditunaikan selama bertahun-tahun membuat masalah perumahan semakin akut. Apartemen terbangun, tetapi masyarakat dengan penghasilan rendah tak bisa menjangkaunya.

Sepanjang tahun 2014, Pemprov DKI mengklaim memindahkan sekitar 5.300 keluarga ke rusun sederhana sewa. Namun, jumlah total warga yang harus direlokasi diperkirakan mencapai 3-4 kali lipat atau bahkan lebih besar. Padahal, sejumlah aturan mengamanatkan pemerintah menjamin ketersediaan papan bagi setiap warga Indonesia. (MKN)

-------------

Artikel ini sebelumnya ditayangkan di harian Kompas edisi Kamis, 11 Juni 2015, dengan judul "Akses Angkutan Didekatkan".