Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ojek Bukan Transportasi yang Pas di Jakarta

Kompas.com - 30/07/2015, 19:36 WIB
Aldo Fenalosa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa bulan terakhir, penggunaan jasa transportasi ojek berkembang pesat di Jakarta. Saat ini fasilitas ojek berbasis aplikasi teknologi juga populer di kalangan warga kota.

Banyak warga yang memanfaatkan ojek ketimbang angkutan umum untuk menuju tempat aktivitas. Terlebih, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyepakati perizinan bersama kepolisian untuk menjadikan ojek sebagai salah satu bentuk transportasi umum di Jakarta.

Namun menurut Kepala Laboratorium Transportasi Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Ellen Tangkudung, ojek bukanlah jenis jasa transportasi yang pas untuk warga Jakarta.

Sebab, mengacu pada standar keamanan yang tertuang pada Undang-Undang Transportasi Umum tahun 2009, ojek tidak direkomendasikan menjadi kendaraan umum karena tingkat keamanannya yang tidak terjamin. [Baca: Ahok dan Kapolda Metro Sepakat Ojek Diperbolehkan]

"Waktu pembuatan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 menganggap bahwa ojek itu dari sisi keselamatan sangat rendah. Saat ini memang dari segi kebutuhan masyarakat (pada ojek) memang ada. Hanya saja ojek bukan paling cocok, tetapi memang dia bisa mengisi kebutuhan masyarakat saat ini karena memang banyak perjalanan itu tidak bisa ditempuh oleh angkutan yang ada karena angkutan umum tersebut masih terbatas," kata Ellen pada Kompas.com, Kamis (30/7/2015). [Baca: Sempat Adu Mulut, Pengendara Go-Jek Wanita Ini Dipukul Tukang Ojek Pangkalan]

Saat ini memang banyak tempat atau rute yang tidak terisi, akhirnya dilayani oleh ojek. Namun menurut Ellen, pemerintah seharusnya mendorong penggunaan moda transportasi bajaj untuk beroperasi di rute yang tidak terlayani oleh angkutan umum lain.

Sebab, bajaj menyediakan kenyamanan dan keamanan yang lebih baik dibanding ojek. "Itu bisa digantikan oleh bajaj misalnya yang aman, karena dia orang (penumpang) ada di dalam kabin. Kenyataannya seperti itu tetapi tidak dikembangkan, jadi jangan disimpulkan ojek paling cocok," kata perempuan yang juga aktif menjadi ketua di Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ulah Jukir di Depan Masjid Istiqlal yang Berulang, Kini Palak “Tour Leader” Rp 300 Ribu dan Sopir Bus

Ulah Jukir di Depan Masjid Istiqlal yang Berulang, Kini Palak “Tour Leader” Rp 300 Ribu dan Sopir Bus

Megapolitan
Heru Budi Sebut Penjarah Aset Rusunawa Marunda Sudah Dihukum, Warga: Belum Ada Penangkapan

Heru Budi Sebut Penjarah Aset Rusunawa Marunda Sudah Dihukum, Warga: Belum Ada Penangkapan

Megapolitan
Dibakar Joki Tong Setan, Pemeran Tuyul Rumah Hantu Alami Luka Bakar 40 Persen

Dibakar Joki Tong Setan, Pemeran Tuyul Rumah Hantu Alami Luka Bakar 40 Persen

Megapolitan
Panitia PPDB Jakut Ingatkan Tak Ada Jalur Zonasi untuk Jenjang SMK

Panitia PPDB Jakut Ingatkan Tak Ada Jalur Zonasi untuk Jenjang SMK

Megapolitan
Pengelola Rusunawa Marunda Ternyata Belum Laporkan Kasus Penjarahan, Masih Lengkapi Berkas

Pengelola Rusunawa Marunda Ternyata Belum Laporkan Kasus Penjarahan, Masih Lengkapi Berkas

Megapolitan
Akhirnya PKS Usung Anies dan Kader Sendiri pada Pilkada Jakarta 2024

Akhirnya PKS Usung Anies dan Kader Sendiri pada Pilkada Jakarta 2024

Megapolitan
Pengalaman Buruk Rombongan Bandung Dikejar, Dipalak, dan Diancam Preman Jakarta Gara-gara Parkir

Pengalaman Buruk Rombongan Bandung Dikejar, Dipalak, dan Diancam Preman Jakarta Gara-gara Parkir

Megapolitan
Dapat Restu Maju Pilkada Bogor, Atang Trisnanto Kuatkan Tim Pemenangan

Dapat Restu Maju Pilkada Bogor, Atang Trisnanto Kuatkan Tim Pemenangan

Megapolitan
Berbagai Kendala Kartu Keluarga Saat PPDB Jalur Zonasi, Anak Baru Pindah KK Tak Terbaca Sistem

Berbagai Kendala Kartu Keluarga Saat PPDB Jalur Zonasi, Anak Baru Pindah KK Tak Terbaca Sistem

Megapolitan
Teganya 'Wedding Organizer' Tipu Calon Pengantin di Bogor, Tak Ada Dekorasi di Hari Resepsi

Teganya "Wedding Organizer" Tipu Calon Pengantin di Bogor, Tak Ada Dekorasi di Hari Resepsi

Megapolitan
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Jakarta 26 Juni 2024

Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Jakarta 26 Juni 2024

Megapolitan
Daftar Lokasi SIM Keliling di Jakarta Hari Ini 26 Juni 2024

Daftar Lokasi SIM Keliling di Jakarta Hari Ini 26 Juni 2024

Megapolitan
Pemerintah Diminta Tunjuk Perumnas untuk Kelola Rumah Subsidi agar Tepat Sasaran

Pemerintah Diminta Tunjuk Perumnas untuk Kelola Rumah Subsidi agar Tepat Sasaran

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Rumah Subsidi Pemerintah di Jarah, Pengamat : Bank dan Pemilik Tak Peduli Nilai Bangunan | Calon Pengantin Ditipu WO

[POPULER JABODETABEK] Rumah Subsidi Pemerintah di Jarah, Pengamat : Bank dan Pemilik Tak Peduli Nilai Bangunan | Calon Pengantin Ditipu WO

Megapolitan
Pemerintah Diminta Evaluasi dan Coret Pengembang Rumah Subsidi yang Bermasalah

Pemerintah Diminta Evaluasi dan Coret Pengembang Rumah Subsidi yang Bermasalah

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com