DPRD DKI Minta PD Pasar Jaya Tak Gratiskan Sewa Kios

"Karena rusun saja bayar, pak. Mari kita tetapkan saja harga yang mampu dibayar masyarakat. Rusunawa aja bayar pak, ini orang berdagang, ada penghasilannya, jangan digratiskan," ujar Bestari di Gedung DPRD DKI, Selasa.

Bestari mengatakan, ketidakadilan muncul jika pedagang dibebaskan dari sewa kios. Pedagang di pasar lain yang membayar akan merasa iri.

Usulan sewa kios secara murah itu pun disetujui oleh Pimpinan Banggar DPRD DKI Mohamad Taufik. Menurut Taufik, pedagang tetap harus diwajibkan membayar.

"Bukan kita enggak mau kasih gratis pak, kalau perlu harusnya rusun juga gratis, kuburan juga gratis," ujar Taufik.

Lutfi pun mengatakan, para pedagang tidak sepenuhnya gratis. Mereka tetap berkewajiban membayar biaya pengelolaan pasar (BPP). Lutfi juga mengingatkan bahwa status kios yang digunakan oleh pedagang adalah pinjam pakai. Kontrak tersebut diperpanjang tiap tahun. Dengan demikian, kios pun tidak diberikan secara gratis dan menjadi hal milik.

"Rencana kami ke depannya ada transaksi non tunai. Nanti kita bisa tahu transaksi mereka. Kalau transaksi mereka sudah bagus, baru mereka membayar," ujar Lutfi.

Mendengar jawaban Lutfi, Taufik pun kembali pesimis. Sebab, menurut dia, masyarakat umum belum siap melakukan sistem transaksi non-tunai. Jika hal itu tetap diterapkan, Taufik yakin pasar tersebut tidak ramai didatangi pengunjung. Akhirnya, Taufik pun tetap meminta Lutfi untuk meninjau ulang kebijakan kios gratis tersebut.

"Percaya sama saya, Pak Lutfi. Kalau disuruh belanja ke pasar pakai non-tunai, pasar bapak sepi. Yakin pak. Kalau itu proses 10 tahun yang akan datang mungkin aja pak. Saya sih setuju saja, cuma orang-orang belum siap pak," ujar Taufik.