Sebab, Pemerintah Provinsi DKI sempat optimistis terhadap kemampuan Jakarta dalam mencapai target pendapatan.
"Kita awalnya mengajukan dalam KUA-PPAS totalnya Rp 73 triliun dengan PAD kita itu sekitar Rp 37 triliun. Setelah terjadi dialog antara Banggar dengan kita, diragukan untuk mencapai Rp 37 triliun."
"Akhirnya diputuskan (PAD menjadi) Rp 32 triliun dengan alasan yang logis. Tapi kemudian dari kami melihat, oh ini kelihatannya bisa nih lebih dari Rp 32 triliun. Maka, dikomunikasikan melalui surat ke Banggar," ujar Saefullah ketika dihubungi, Selasa (20/10/2015).
"Tapi setelah dialog dengan Dewan, diputuskan tetap Rp 32 triliun saja. Jadi total APBD murni kita sekitar Rp 62 triliun," ujar dia.
Saefullah mengatakan, eksekutif tidak kecewa dengan keputusan Banggar DPRD yang menolak usulan menaikkan target anggaran.
Sebab, alasan yang dilontarkan Banggar memang logis, yaitu Pemprov DKI belum pernah mencapai target pendapatan yang selama ini sudah ditentukan.
Dengan demikian, target PAD untuk tahun ini dibuat lebih realistis agar mudah tercapai.
Saefullah mengatakan, penggunaan APBD pada tahun-tahun sebelumnya sempat terkendala akibat target pendapatan yang tinggi.
Untuk membiayai semua pembangunan yang dirancang, uangnya berasal dari PAD serta dana pendapatan lainnya.
Dengan menentukan target PAD yang besar, maka biaya belanja yang dirancang otomatis ikut besar, mengikuti jumlah target PAD.
Ketika target PAD tidak tercapai, artinya uang yang dimiliki Pemprov untuk membiayai kegiatan berkurang.
Program kegiatan yang sebelumnya telah dirancang jadi tidak bisa dilakukan karena tidak ada biayanya.
Ketua Fraksi Partai Nasdem Bestari Barus pernah menyebut hal ini dengan istilah "kekopongan anggaran".
"Jadi keputusan Banggar menolak menaikkan target pendapatan itu enggak apa-apa. Kalau bahasa kampungnya, kita kan model anggaran selama ini seperti gali lubang tutup lubang."
"Jadi harus diingat bersama bahwa uangnya dicari dulu. Ekspektasi kita selama ini kan uangnya udah ada nih, tapi ternyata kan belum ada," ujar Saefullah.
Saefullah juga menambahkan, dengan target PAD sebesar Rp 32 triliun, Pemprov DKI pasti bisa mencapainya.
Nantinya, jika pencapaian target serta penyerapan anggaran dalam APBD 2016 bagus, bukan tidak mungkin target PAD akan dinaikkan pada APBD-P 2016.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.