Hal ini disampaikan Lasro saat menjadi saksi untuk Alex dalam persidangan kasus dugaan korupsi UPS di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta di Jalan Bungur, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2015).
Lasro, yang kini menjabat sebagai Inspektur DKI Jakarta, itu mengaku dihubungi Alex pada November 2014.
Melalui telepon, ia dikabari bahwa di Sudin Dikmen Jakarta Barat sedang berlangsung pengadaan barang.
Lantas, dia menanyakan urgensi dari pengadaan barang tersebut kepada Alex. "Atas perintah Sekda, saya yakin saat itu beliau (Sekda) merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), jadi saya langsung percaya," kata Lasro.
Atas keterangan Lasro, jaksa pun bertanya apakah Sekda dapat memerintahkan kepala seksi di dinas yang dipimpin Lasro tersebut.
"Apakah bisa Sekda perintahkan Kasi di dinas yang Anda pimpin? Jabatan saksi selaku kepala dinas saat itu," kata jaksa.
Lasro pun menjawab bahwa Sekda menempati posisi pejabat tertinggi jika berdasarkan struktur organisasi.
"Ini kan organisasi struktural, pejabat tertinggi kami ya Sekda," jawab Lasro.
Adapun Lasro menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dari Februari 2014 hingga Januari 2015. Setelah itu, dia dimutasikan sebagai Inspektur DKI.
Dia mengaku tidak mengetahui adanya pengadaan UPS yang dilakukan oleh Sudin Dikmen Jakarta Barat pada 2014 tersebut.
Sebab, menurut dia, untuk perencanaan anggaran dan pengusulan kegiatan tahun anggaran, tidak semua proses penyusunan anggaran Sudin Dikmen diketahui pihak dinas.
Menurut dia, ada pelimpahan wewenang dan tugas dari dinas ke sudin. "Kalau yang UPS ini saya tidak tahu. Itu murni program pengadaan di Sudin Jakbar pada APBDP 2014," kata dia.
Kasus dugaan korupsi UPS telah menjerat empat tersangka, yakni Alex Usman, Zainal Soleman (Kasi Sarpras Jakarta Pusat), Fahmi Zulfikar (anggota DPRD DKI), dan M Firmansyah (mantan Ketua Komisi E DPRD DKI Periode 2009-2014).
Dua tersangka dari anggota DPRD ini baru saja ditetapkan Bareskrim Mabes Polri setelah kedua namanya disebut-sebut dalam dakwaan Alex Usman, beberapa waktu lalu. (Baca: Babak Baru Kasus Korupsi UPS)
Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) Tasjrifin Halim dalam persidangan sebelumnya, pengadaan UPS ditengarai menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 81 miliar.
Dakwaan tersebut juga menyebutkan bahwa anggota Komisi E DPRD DKI dari Fraksi Hanura Fahmi Zulfikar meminta jatah komitmen fee sebesar 7 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 300 miliar untuk memperjuangkan anggaran pengadaan (UPS) pada APBD perubahan DKI 2014.
Permintaan itu disampaikan oleh Fahmi Zulfikar saat melakukan pertemuan pertama dengan Alex Usman di Hotel Redtop.
Pertemuan itu membahas untuk meloloskan anggaran pengadaan UPS di APBD perubahan DKI 2014.
Menurut dakwaan, Fahmi Zulfikar tidak hanya berdua dengan Alex Usman dalam meloloskan anggaran pengadaan UPS.
Fahmi juga melibatkan mantan Ketua Komisi E DPRD DKI HM Firmansyah.
Hingga akhirnya, anggaran untuk pengadaan UPS ini dialokasikan dalam APBD perubahan 2014.
Besar anggaran pengadaan UPS dalam APBD Perubahan 2014 tersebut sebesar Rp 150 miliar untuk 25 kegiatan.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
