Insiden Kamera dan Dua Wajah Basuki

Ada ketegangan, senyum, tawa, juga kemarahan. Suasana berganti-ganti, penuh misteri. Ada apa sebenarnya?

Senin menjelang pukul 18.00, setelah sembilan jam menghadapi cecaran pertanyaan pemeriksa, Basuki turun menyapa wartawan yang menunggu di lantai dasar gedung BPK di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Ia memberikan keterangan sembari tersenyum.

Basuki didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional BPK Yudi Ramdan Budiman. Wajah Basuki tenang. Pernyataannya meluncur pelan dan datar.

Suasananya berkebalikan dengan sembilan jam sebelumnya. Saat tiba di gedung itu, Basuki sempat "memberontak" ketika juru kamera dari bagian dokumentasi Dinas Komunikasi Informasi DKI Jakarta diminta pergi.

Petugas keamanan dalam BPK meminta tak ada rekaman. Namun, Basuki bersikukuh mendokumentasikan pemeriksaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada perangkat birokrasi dan publik Jakarta.

Dari rekaman Berita Jakarta, situs berita milik Pemprov DKI Jakarta, juru kamera sempat berusaha masuk ke lift mengikuti Basuki ke tempat pemeriksaan.

Petugas melarangnya. Namun, beberapa orang di rombongan Basuki memintanya masuk. Akhirnya, juru kamera itu masuk lift, lalu ke ruang penerimaan.

Di lantai atas, petugas kembali menghadang. Namun, Basuki ngeyel dengan berargumen bahwa dokumentasi itu bentuk pertanggungjawabannya kepada publik, seperti halnya rekaman rapat yang dia unggah ke Youtube.

Seorang pegawai BPK lalu menemui rombongan Basuki, memberikan alasan larangan merekam, dan meminta juru kamera meninggalkan ruangan.

Video itu dicabut dari situs Berita Jakarta, Selasa (24/11) pagi. Menurut Basuki, BPK minta agar rekaman itu tak diunggah dan segera dicabut dari situs.

"Padahal, video itu tak merekam pemeriksaan. Logikanya, seperti hasil rekam pasien oleh dokter, boleh tidak disebar ke umum? Tak boleh. Tapi, bagaimana jika si pasien yang mau (buka), tentu boleh dibuka," kata Basuki.

Kini, wajah Basuki berubah lagi. Jika Senin petang dia memuji tim BPK yang memberi inspirasi soal pengelolaan keuangan daerah, kemarin ia mengungkap kecurigaannya soal tendensi pemeriksaan itu. Nadanya meninggi saat memberi keterangan di Balai Kota, Selasa pagi.

Lalu, kenapa Basuki tidak mengungkap kemarahannya saat menjalani pemeriksaan BPK?

"Jika saya menolak diperiksa, BPK akan menafsirkan saya tidak kooperatif dan bisa memidanakan saya," jawabnya.

Menurut Yudi, pemeriksaan itu merupakan amanat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta audit investigasi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2014.

Pemeriksaan bersifat tertutup. Informasi yang disampaikan ke KPK harus utuh.

Yudi menyatakan, KPK memberi waktu ke BPK 80 hari untuk audit investigasi. Sejumlah pihak telah dipanggil untuk pemeriksaan. Hasil pemeriksaan akan segera dilayangkan ke KPK setidaknya Kamis (26/11).

Sebelumnya, Panitia Khusus DPRD DKI Jakarta menyampaikan hasil pemeriksaan terkait LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Tahun 2014 ke KPK.

Pansus berkesimpulan ada dugaan pelanggaran pidana atas pengadaan lahan 3,6 hektar untuk Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat. Soal RS Sumber Waras merupakan salah satu dari 70 temuan BPK atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Tahun 2014.

Kalangan DPRD DKI Jakarta mendukung aparat penegak hukum menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK terhadap Basuki. Pemeriksaan oleh BPK juga dinilai sebagai momentum bagi eksekutif untuk membenahi pengelolaan keuangan daerah.

Muhamad Sanusi, anggota Fraksi Partai Gerindra, mengatakan, aparat hukum wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut. "Perkara nanti dari temuan itu ada penetapan tersangka, itu nanti urusan aparat," katanya. (FRO/MKN)

---------

Artikel ini sebelumnya ditayangkan di harian Kompas, edisi Rabu, 25 November 2015, dengan judul "Insiden Kamera dan Dua Wajah Basuki".