Basuki Rombak Bappeda DKI karena Banyak SKPD "Buta" Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merombak pejabat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI.

Basuki memindahkan banyak pejabat Bappeda DKI untuk masuk ke dalam satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya. Hal ini disebabkan karena banyak SKPD yang tidak tahu cara menyusun anggaran. 

"Umumnya anak-anak yang pintar, tahu aturan, bisa membuat rencana anggaran itu ditaruh di Bappeda. Umumnya pegawai Bappeda itu pintar dan rajin, tapi enggak pernah keluar dari Bappeda," kata Basuki, saat melantik pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Jumat (11/12/2015). 

Contoh SKPD yang tidak bisa menyusun anggaran seperti Dinas Olahraga dan Pemuda DKI (Disorda) DKI serta PKK.

"Makanya saya sebar orang Bappeda (ke SKPD DKI) untuk menyusun anggaran. Besar harapan saya, Bapak Ibu bekerja baik untuk mengelola anggaran. Kalau masih ada pejabat yang mengikuti paradigma lama, terpaksa kami jadikan staf," kata Basuki. 

Basuki telah memindahkan beberapa pejabat Bappeda DKI ke Dinas Sosial, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI, serta Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI.

Hari ini, Basuki melantik sebanyak 16 pejabat eselon III dan IV. Beberapa pejabat yang dilantik seperti Andriansyah sebagai Kepala Bidang Perencanaan Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI.

Kemudian Anang Sulistiadi menjadi Kepala Suku Dinas Gedung Pemerintah Daerah (Pemda) Kepulauan Seribu dan Tola Toharu sebagai Kepala Suku Bidang Kantor Perencanaan Lingkungan Hidup Jakarta Timur.