Menurut Basuki, sistem penganggaran itu dilakukan melalui e-musrenbang, e-planning, hingga e-budgeting.
"Saya lapor sama Pak Jokowi dan sepakat dipersiapkan untuk tingkat nasional. Tapi APBN jangan disentuh dulu, karena repot berurusan dengan DPR. Nanti APBD seluruh Kabupaten/Kota juga akan menggunakan sistem itu," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (17/12/2015).
Basuki menyebut, APBD DKI 2016 paling sempurna dibanding APBD provinsi lainnya maupun tahun-tahun sebelumnya.
Sebab, lanjut dia, Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 disusun lengkap dengan nilai kegiatan seperti yang tercantum dalam APBD.
Pembahasan anggaran dilakukan melalui sistem e-musrenbang, e-planning, serta e-budgeting.
"Kerja sama dengan DPRD juga sangat baik. Kayaknya benar apa yang bapak saya bilang, orang-orang repot kalau ketemu sama orang nekat. Mungkin lama-lama DPRD tahu, kalau gubernurnya orang nekat," kata Basuki.
Selain itu, Basuki juga mengatakan KUA-PPAS 2016 akan dialokasikan untuk kegiatan penting. Sebanyak 58 persen anggaran DKI dialokasikan untuk belanja.
Ia menyebut tidak ada lagi anggaran untuk honor tenaga ahli, sosialisasi, dan lain-lain.
"DKI ini jadi institusi termahal di Indonesia. Karena menganggarkan Rp 18,5 triliun untuk gaji 70.000 pegawai. Dirjen Pajak saja menganggarkan Rp 4 triliun buat gaji 35.000 pegawainya. DKI ini luar biasa, tapi pelayanan tidak baik, langsung dipotong saja," kata Basuki.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.