Kapan Masalah Metromini Selesai?

Aksi yang mereka lakukan merupakan bentuk protes atas tindakan aparat Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta yang mencabut izin beroperasi alias "pengandangan" terhadap angkutan umum yang sudah tidak laik jalan, termasuk metromini.

Tindakan ini dilakukan Dishubtrans DKI Jakarta sebagai respons atas terjadinya sejumlah kecelakaan maut yang melibatkan metromini belakangan ini. (Baca: Ini Kondisi Metromini yang Dikandangkan, Miris!)

Kecelakaan yang melibatkan angkutan umum yang tidak laik jalan sebenarnya masalah lama yang berulang kali terjadi.

Masalah ini kembali mengemuka begitu terjadinya kecelakaan namun kemudian hilang menguap begitu saja seiring berjalanya waktu.

Perlu tindakan tegas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Yudistira Hermawan menilai, masih adanya bus bobrok yang beroperasi di ibu kota karena kelalaian aparat Dishubtrans, terutama mereka yang bertugas di bagian pengujian kelaikan jalan atau uji kir.

Ia menduga banyak petugas pengujian kir dari Dishubtrans yang meloloskan bus-bus bobrok agar bisa mendapatkan izin beroperasi. (Baca: Ahok: Dicaci Tak Apa, Tapi Tangkap Metromini Jelek)

Menurut Yudhistira, lemahnya proses pengawasan menjadi masalah utama dalam upaya perbaikan layanan transportasi umum di Jakarta.

Ia menilai, kurangnya pengawasan ini yang menjadikan pengusaha angkutan umum enggan untuk meremajakan angkutannya. (Baca: Pengandangan Metromini Tidak Akan Menyelesaikan Masalah, jika...)

"Padahal kalau pengawasannya ketat, bus yang sudah tidak lulus uji kir tidak dikasih izin untuk jalan, tentu pengusahanya akan berusaha untuk meremajakan armadanya," ujar dia.

Sementara itu, Direktur Institute for Transportation and Development Indonesia (ITDP Indonesia) Yoga Adiwinarto menganggap pemerintah perlu membekukan operator-operator yang tidak meremajakan angkutannya, termasuk operator metromini.

Pembekuan ini dinilainya akan efektif apabila disertai dengan kerja sama pengambilalihan layanan. (Baca: Metromini Ingin Bergabung dengan Transjakarta, Terkendala Masalah Internal)

"Sudah cukup metromini mengambil nyawa manusia tidak bersalah. Pemerintah harus membekukan dan mengambil alih layanan angkutan umum dari operator secepatnya, terutama untuk metromini yang sudah memasuki tahap kritis," kata Yoga.

Terkendala regulasi

Di sisi lain, jajaran Dishubtrans maupun PT Transportasi Jakarta menyatakan bahwa pengambilalihan layanan atau kerja sama semacam itu tidak bisa dilakukan dengan pihak yang badan hukumnya tidak jelas.

Misalnya saja dengan PT Metromini yang masih mengalami dualisme manajemen sampai dengan saat ini. (Baca: Sopir Metromini di Pondok Kopi Tak Yakin Diterima di Transjakarta)

"Karena kalau mau kerja sama, kita perlu tahu siapa pemimpinnya, bagaimana perusahaannya. Kan sekarang ini masih ribut. Jadi enggak mungkin dong saya berkontrak dengan dua pemilik yang masih ribut," kata Kadishubtrans Andri Yansyah.

Manajemen PT Metromini diketahui terpecah menjadi dua. Tercatat, ada dua orang yang saat ini menyatakan diri sebagai pimpinan manajemen yang sah, yakni atas nama TH Panjaitan dan Nofrialdi.

Kondisi tersebut sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Terkait masalah ini, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pernah menyarankan agar pengusaha-pengusaha metromini bergabung dengan Koperasi Angkutan Jakarta (Kopaja).

Sebab, menurut dia, Kopaja merupakan contoh operator angkutan umum yang sehat dan badan hukumnya jelas.

Hal inilah yang menjadikan Kopaja mudah mengadakan kerja sama dengan PT Transjakarta. (Baca: Ahok Capek Tawari Metromini Gabung ke Transjakarta )

"Kami sudah tawarkan ke mereka, tetapi terlalu banyak perusahaannya. Sudahlah, pemilik Metromini ini kan, satu orang punya sampai 20 bus, Anda buang saja tulisan Metromini di busnya dan ikut Kopami atau Kopaja sama jatah (bus) nya, buat kamu kan yang penting bus-nya jalan," kata pria yang akrab disapa Ahok ini.

Sampai saat ini, solusi terbaik untuk metromini masih terus dicari. Sementara itu, aksi mogok para sopir metromini bisa saja kembali terjadi selama masih ada bus yang dikandangkan.

Bus sekolah yang dikerahkan Dishubtrans untuk mengisi kekosongan metromini tak sepenuhnya mampu mengangkut penumpang metromini.

Para penumpang tetap menantikan kehadiran bus oranye itu kembali. Belum lagi para sopir metromini yang terancam kehilangan mata pencahariannya jika metromini sepenuhnya dihapuskan. (Baca: "Kalau Metromini Dihapus, Saya Enggak Tahu Mau Jadi Apa...")

Lalu, kapan masalah metromini ini bisa selesai?