Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Heboh, Surat yang Mencatut Prabowo Soenirman Minta Tunda Eksekusi Rusun

Kompas.com - 03/02/2016, 06:19 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Surat memo yang menggunakan kop bertuliskan DPRD DKI dan tertera nama anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI, Prabowo Soenirman, mendadak beredar.

Surat memo tersebut membuat heboh lantaran isinya meminta untuk menunda eksekusi terhadap oknum penyewa rusun berinisial HP di Rusun Tipar Cakung, Blok Cendana, Lantai V, Nomor 516.

Berdasarkan surat itu, diketahui, rusun itu atas nama Endang, tetapi disewa oleh HP. Padahal, rusun harus ditinggali oleh pemilik aslinya dan tidak boleh disewakan.

Kemunculan surat ini mengungkap bahwa masih ada celah lemahnya pengawasan di rusun. Masih ada oknum penghuni tak sah, yang ternyata dapat menempati rusun selama bertahun-tahun.

Saat ditelusuri pun ternyata benar, identitas penghuni rusun itu sesuai dengan yang tertera pada surat yang mencatut nama Prabowo tersebut.

Hanya, Prabowo yang namanya dicatut langsung membantahnya. Prabowo menyatakan, surat tersebut palsu.

"Coba lihat tanda tangannya bukan saya," kata Prabowo, Selasa (2/2/2016).

Namun, Prabowo mengakui oknum berinisial HP yang berprofesi sebagai wartawan itu memang pernah meminta tolong kepadanya untuk menangguhkan eksekusi rusun. Namun, Prabowo tidak merasa sudah mengeluarkan surat itu.

Dia mengatakan, oknum HP telah memalsukan tanda tangannya dan mengganti tahun keluar surat.

"Kata staf saya memonya dipalsukan dan itu memo tahun 2014 dan minta bantuannya sampai Januari 2015. Sekarang dia tip-ex dan diganti menjadi tahun 2016," ujar Prabowo.

Versi penghuni

Terkait munculnya surat memo ini, HP belum bersedia berkomentar panjang lebar. Ia mengaku heran masalah ini mencuat.

HP mengakui adanya memo yang meminta penundaan eksekusi tersebut. Namun, menurut dia, memo tersebut ditolak oleh pengelola. Pengelola tetap meminta dirinya hengkang dari rusun.

Saat disinggung apakah benar memo tersebut dari Prabowo dan memiliki hubungan dengan politisi Gerindra yang duduk di DPRD DKI itu, HP tak menjawab tegas. Namun, ia mengakui pernah meminta tolong terkait masalah rusun ke DPRD DKI.

"Saya ini kan rakyat. Kita kan punya wakil rakyat. Buat apa kita tempatkan di sana? Sekarang saya tanya, kalau ada masalah (seperti ini), kamu ngadunya ke siapa?," ujar HP.

Prabowo klarifikasi

Karena masalah ini, Prabowo disebut sampai datang ke Rusun Tipar Cakung. Namun, Prabowo tak menemui HP, melainkan pengelola.

Kepala Pengelola Rusun Tipar Cakung Alboin Sitorus mengaku didatangi Prabowo Soenirman dan stafnya terkait masalah memo tersebut.

Alboin mengatakan, Prabowo datang untuk memberitahukan bahwa memo yang mencatut namanya untuk penundaan eksekusi rusun itu adalah palsu.

"Tadi Pak Prabowo datang ke sini dan bilang memo itu dipalsuin. Dia bilang ini bukan tanda tangan saya ini. Saya enggak buat," kata Alboin menirukan ucapan Prabowo.

Alboin mengaku, penyewa rusun berinisial HP itulah yang memberikan memo kepada pengelola. Oknum berinisial HP itu, menurut dia, memberikan memo itu untuk menunda eksekusi.

Memo itu pun diduganya palsu. Menurut Alboin, penghuni rusun berinisial HP itu termasuk dalam belasan penghuni akan dikeluarkan, Rabu (3/2/2016).

HP dan belasan penghuni lainnya dianggap menempati rusun dengan melanggar ketentuan.

Lapor polisi

Prabowo mengakui melakukan klarifikasi terkait masalah itu. Dia langsung menyuruh stafnya datang ke rusun itu untuk mengecek kebenaran memo tersebut.

"Saya suruh staf saya ke rusun dan minta orangnya diusir kalau memang tidak berhak. Saya juga akan lapor polisi," ujar Prabowo di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Selasa (2/2/2016).

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama mengaku sudah mendengar masalah ini. Ia pun mengaku sudah membaca surat memo tersebut.

Basuki menyatakan, akan "mencoret" penghuni itu dari rusun. Sedangkan mengenai surat memo itu, Basuki menilai, jika surat itu benar, seharusnya Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta dapat menindaklanjutinya.

"Seharusnya BK DPRD dong yang proses. Tapi percuma kan (BK DPRD dengan Prabowo) satu geng, ya susah," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Joki Tong Setan Pembakar 'Tuyul' Rumah Hantu di Pasar Rebo Terancam 5 Tahun Penjara

Joki Tong Setan Pembakar "Tuyul" Rumah Hantu di Pasar Rebo Terancam 5 Tahun Penjara

Megapolitan
Transaksi Judi Online Kecamatan Bogor Selatan Tertinggi, Perputaran Uang Rp 349 Miliar

Transaksi Judi Online Kecamatan Bogor Selatan Tertinggi, Perputaran Uang Rp 349 Miliar

Megapolitan
Ulah Jukir di Depan Masjid Istiqlal yang Berulang, Kini Palak “Tour Leader” Rp 300 Ribu dan Sopir Bus

Ulah Jukir di Depan Masjid Istiqlal yang Berulang, Kini Palak “Tour Leader” Rp 300 Ribu dan Sopir Bus

Megapolitan
Heru Budi Sebut Penjarah Aset Rusunawa Marunda Sudah Dihukum, Warga: Belum Ada Penangkapan

Heru Budi Sebut Penjarah Aset Rusunawa Marunda Sudah Dihukum, Warga: Belum Ada Penangkapan

Megapolitan
Dibakar Joki Tong Setan, Pemeran Tuyul Rumah Hantu Alami Luka Bakar 40 Persen

Dibakar Joki Tong Setan, Pemeran Tuyul Rumah Hantu Alami Luka Bakar 40 Persen

Megapolitan
Panitia PPDB Jakut Ingatkan Tak Ada Jalur Zonasi untuk Jenjang SMK

Panitia PPDB Jakut Ingatkan Tak Ada Jalur Zonasi untuk Jenjang SMK

Megapolitan
Pengelola Rusunawa Marunda Ternyata Belum Laporkan Kasus Penjarahan, Masih Lengkapi Berkas

Pengelola Rusunawa Marunda Ternyata Belum Laporkan Kasus Penjarahan, Masih Lengkapi Berkas

Megapolitan
Akhirnya PKS Usung Anies dan Kader Sendiri pada Pilkada Jakarta 2024

Akhirnya PKS Usung Anies dan Kader Sendiri pada Pilkada Jakarta 2024

Megapolitan
Pengalaman Buruk Rombongan Bandung Dikejar, Dipalak, dan Diancam Preman Jakarta Gara-gara Parkir

Pengalaman Buruk Rombongan Bandung Dikejar, Dipalak, dan Diancam Preman Jakarta Gara-gara Parkir

Megapolitan
Dapat Restu Maju Pilkada Bogor, Atang Trisnanto Kuatkan Tim Pemenangan

Dapat Restu Maju Pilkada Bogor, Atang Trisnanto Kuatkan Tim Pemenangan

Megapolitan
Berbagai Kendala Kartu Keluarga Saat PPDB Jalur Zonasi, Anak Baru Pindah KK Tak Terbaca Sistem

Berbagai Kendala Kartu Keluarga Saat PPDB Jalur Zonasi, Anak Baru Pindah KK Tak Terbaca Sistem

Megapolitan
Teganya 'Wedding Organizer' Tipu Calon Pengantin di Bogor, Tak Ada Dekorasi di Hari Resepsi

Teganya "Wedding Organizer" Tipu Calon Pengantin di Bogor, Tak Ada Dekorasi di Hari Resepsi

Megapolitan
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Jakarta 26 Juni 2024

Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Jakarta 26 Juni 2024

Megapolitan
Daftar Lokasi SIM Keliling di Jakarta Hari Ini 26 Juni 2024

Daftar Lokasi SIM Keliling di Jakarta Hari Ini 26 Juni 2024

Megapolitan
Pemerintah Diminta Tunjuk Perumnas untuk Kelola Rumah Subsidi agar Tepat Sasaran

Pemerintah Diminta Tunjuk Perumnas untuk Kelola Rumah Subsidi agar Tepat Sasaran

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com