Polisi Gerebek Hotel Dekat Istana yang Diduga Tampung Terapis "Plus-plus"

Polisi menetapkan dua tersangka yang diduga memperdagangkan belasan perempuan muda untuk menjadi terapis "plus-plus" di Hotel Akoya, Jakarta Pusat, yang lokasinya tidak jauh dari Istana Negara.

Kepala Subdirektorat III Tipidum Bareskrim Polri Kombes (Pol) Umar Surya Fana mengungkapkan, terbongkarnya perkara ini berawal dari laporan hilangnya perempuan berusia 14 tahun berinisial A di Gorontalo pada 2015.

Laporan tersebut pun diusut penyidik Polda Gorontalo.

"Penyidik Polda Gorontalo memeriksa dua wanita teman A. Dari mereka, baru diketahui, ternyata A tidak hilang. A ternyata dijanjikan pekerjaan sebagai model di Jakarta oleh seseorang, tetapi ternyata dipekerjakan sebagai terapis 'plus-plus'," ujar Umar di kantornya, Rabu (17/2/2016).

Penyidik Polda Gorontalo lalu berkoordinasi dengan penyidik Dittipidum Bareskrim Polri untuk menelusuri jejak A.

Berbekal data dua saksi, penyidik Dittipidum Bareskrim Polri melakukan penggerebekan di Hotel Akoya di bilangan Pecenongan, Jakarta Pusat, yang berjarak tidak jauh dari Istana Negara atau Masjid Istiqlal, Senin (15/2/2016) lalu.

Polisi lalu menemukan 12 perempuan berusia muda yang dipekerjakan sebagai tukang pijat sekaligus pekerja seks.

"Ternyata A yang dilaporkan hilang itu ada di antara 12 perempuan lainnya. Mereka dipekerjakan sebagai terapis yang juga bisa melayani pria hidung belang," ujar Umar.

Bersamaan dengan itu, penyidik menangkap J selaku pemilik hotel, dan AJ yang diduga sebagai perekrut para korban.

Penyidik juga menyita barang bukti berupa dua ponsel, buku presensi, dua buku keuangan hotel, satu buku kuitansi, dan empat kartu utang piutang atas nama para korban.

Kini, penyidik telah menahan J dan AJ di sel Bareskrim Mabes Polri sambil menunggu rampungnya berkas.

Adapun para korban dititipkan di penampungan milik Kementerian Sosial sambil menunggu proses pemeriksaan.

Nantinya, para korban akan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing.

Dua tersangka dikenakan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.