Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/03/2016, 10:24 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku kadang-kadang bangga gara-gara sikap anggota DPRD DKI yang menuduhnya mengatur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pernyataan itu ia sampaikan menanggapi tuduhan Wakil Ketua DPRD DKI Abraham "Lulung" Lunggana yang menuding ada konspirasi kekuasaan dibalik belum adanya bukti korupsi dalam pembelian lahan milik RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI pada 2014.

"Kadang-kadang karena anggota DPRD kayak si Lulung, saya merasa bangga juga menjadi Ahok. Ternyata bisa ngatur KPK kata mereka. DPR RI juga mau manggil saya. Saya sekelas presiden," kata Ahok, sapaan untuk Basuki, di Balai Kota, Jumat (11/3/2016).

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan telah menyatakan bahwa belum ada indikasi korupsi terkait pengadaan lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI. Basaria mengatakan, untuk menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan, setidaknya dibutuhkan dua alat bukti yang cukup. Namun, hingga saat ini, belum ada bukti yang cukup yang ditemukan KPK.

Ahok yakin KPK bekerja profesional. Menurut Ahok, pembelian lahan RS Sumber Waras telah disepakati bersama dengan DPRD DKI Jakarta dan dilakukan sesuai mekanisme yang ada.

"KPK sudah minta BPK audit investigasi. Tetapi, sampai sekarang KPK belum menemukan dua bukti, niat curi pun tidak ada. Tetapi, KPK akan terus cari karena KPK kan enggak boleh stop. Nah, saya percaya KPK profesional," ujar Ahok.

Pada Oktober 2015, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta mendatangi Kantor KPK. Tujuannya, untuk melaporkan pembelian lahan milik RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI pada akhir 2014. Ketika itu, anggota DPRD yang dipimpin Lulung membawa laporan hasil audit BPK atas anggaran DKI tahun 2014 untuk diserahkan kepada KPK.

Turut hadir di KPK, Ketua Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK), Triwisaksana dan anggota Pansus lainnya, yakni Prabowo Soenirman, Tubagus Arief, Inggard Joshua, Muhammad Taufik, Ahmad Nawawi, dan Syarif. Menurut sejumlah anggota DPRD DKI itu, BPK menemukan indikasi kerugian daerah Rp 191 miliar dalam pembelian lahan yang rencananya akan diperuntukkan bagi pembangunan RS kanker tersebut. BPK menilai pengadaan lahan RS Sumber Waras tersebut tidak melalui proses memadai.

KPK pun menerima laporan ini dan berjanji akan menindaklanjutinya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinkes DKI: 2 Pasien Covid-19 Meninggal Dunia

Dinkes DKI: 2 Pasien Covid-19 Meninggal Dunia

Megapolitan
Polda Metro Siap Hadapi Sidang Gugatan Praperadilan Firli Bahuri

Polda Metro Siap Hadapi Sidang Gugatan Praperadilan Firli Bahuri

Megapolitan
Hari ini, Polisi Minta Pandangan Ahli Hukum Pidana dan Kriminolog soal Kasus Pemerasan SYL

Hari ini, Polisi Minta Pandangan Ahli Hukum Pidana dan Kriminolog soal Kasus Pemerasan SYL

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Desember 2023

Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Desember 2023

Megapolitan
Dinkes DKI: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 271 dalam Sepekan

Dinkes DKI: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 271 dalam Sepekan

Megapolitan
Bawa Sajam hingga Molotov untuk Tawuran, 26 Remaja Ditangkap di Jakarta Barat

Bawa Sajam hingga Molotov untuk Tawuran, 26 Remaja Ditangkap di Jakarta Barat

Megapolitan
Nestapa Lansia di Ciracas, Uang untuk Tahlilan Istri dan Tabungan Pensiun Hilang dalam Sekejap Usai Kena Hipnotis

Nestapa Lansia di Ciracas, Uang untuk Tahlilan Istri dan Tabungan Pensiun Hilang dalam Sekejap Usai Kena Hipnotis

Megapolitan
Hari Ini, Pengadilan Militer Akan Bacakan Vonis Oknum Paspampres Pembunuh Imam Masykur

Hari Ini, Pengadilan Militer Akan Bacakan Vonis Oknum Paspampres Pembunuh Imam Masykur

Megapolitan
Kondisi Balita yang Dianiaya Pacar Tantenya di Kramatjati Kritis

Kondisi Balita yang Dianiaya Pacar Tantenya di Kramatjati Kritis

Megapolitan
Hari Ini, PN Jaksel Gelar Sidang Perdana Gugatan Praperadilan Firli Bahuri

Hari Ini, PN Jaksel Gelar Sidang Perdana Gugatan Praperadilan Firli Bahuri

Megapolitan
Duka Nestapa Ibu 4 Anak yang Dibunuh di Jagakarsa, Relakan Kepergian Keempat Anaknya untuk Selama-lamanya...

Duka Nestapa Ibu 4 Anak yang Dibunuh di Jagakarsa, Relakan Kepergian Keempat Anaknya untuk Selama-lamanya...

Megapolitan
Balita yang Dianiaya di Kramatjati Dititipkan ke Tantenya karena Orangtua Kerja di Malaysia

Balita yang Dianiaya di Kramatjati Dititipkan ke Tantenya karena Orangtua Kerja di Malaysia

Megapolitan
Penganiaya Balita di Kramatjati Rekam Aksinya Pakai Ponsel

Penganiaya Balita di Kramatjati Rekam Aksinya Pakai Ponsel

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Pemakaman 4 Anak yang Dibunuh Ayah di Jagakarsa | Polres Jaksel Beri Klarifikasi Usai Dinilai Lamban Tangani KDRT di Jagakarsa

[POPULER JABODETABEK] Pemakaman 4 Anak yang Dibunuh Ayah di Jagakarsa | Polres Jaksel Beri Klarifikasi Usai Dinilai Lamban Tangani KDRT di Jagakarsa

Megapolitan
Jadi Korban 'Bullying' Senior, Siswa SMAN di Tebet Sampai Didatangi Pelaku ke Rumah

Jadi Korban "Bullying" Senior, Siswa SMAN di Tebet Sampai Didatangi Pelaku ke Rumah

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com