Aryo Djojohadikusumo Kritik Kebijakan Jakarta Bebas PBB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Aryo Djojohadikusumo, mengeritik kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang membebaskan pembayaran Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) bagi wajib pajak yang menempati rumah dengan nilai jual obyek pajak (NJOP) Rp 1 miliar ke bawah.

Hal tersebut disampaikan politisi Partai Gerindra itu saat mengunjungi daerah pemilihannya di Warakas, Tanjung Priok, Kamis (24/3/2016).

Aryo menjawab seorang warga yang menanyakan kenapa ia tak lagi membayarkan PBB tahun ini.

"Gubernur harus jujur, ini sekarang digratiskan harus ada pertanggungjawabannya," katanya.

Aryo khawatir berkurangnya pendapatan daerah dari PBB akan membuat anggaran tidak  cukup. Ia mengeluhkan dana Posyandu yang sempat macet tahun lalu serta adanya penambahan petugas Pelayanan Terpadu Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

"Saat ini Gubernur menjanjikan kenaikan berbagai macam pekerja. PPSU gajinya lebih besar dari RT RW. Ingat nggak tahun lalu Posyandu baru dapat uangnya Juni? Itu karena nggak ada duit. Ini sekarang (PBB) malah digratiskan," kata Aryo.

Ia keberatan Pemprov DKI Jakarta mengubah anggaran. Menurutnya, hal itu merupakan kepentingan jelang pemilihan kepala daerah 2017 mendatang.

"Apa tahun depan warga masih nggak bayar PBB? Atau bayar dua kali lipat? Saya nggak terima anggaran dipermainkan menjelang pilkada. Saya nggak rela warga saya ditipu oleh Pemprov," ujarnya.

Aryo merupakan putra dari Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo.

Tahun lalu, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 259 Tahun 2015 tentang pembebasan PBB-P2 atas rumah, rusunawa, rusunami dengan NJOP sampai dengan Rp 1 miliar. Kebijakan tersebut diambil agar warga dengan penghasilan pas-pasan tidak terbebani dengan PBB DKI Jakarta yang makin tinggi tiap tahunnya.