Soal Dana Penggusuran Kalijodo, Lulung Tak Ingin Buat Ahok Tersinggung

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana belum dapat memastikan isu mengenai penggusuran di Kalijodo dibiayai oleh PT Agung Podomoro Land. Lulung meminta awak media menanyakan langsung kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Bukan Podomoro kali ya, katanya yang saya dengar Sinar Mas ya, ya mungkin itu dana CSR. Kamu tanyakan saja langsung sama Pak Ahok, nanti Pak Ahok tersinggung lagi sama saya," kata Lulung, usai mengikuti tes penjaringan bakal cagub DKI Jakarta di DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/5/2016).

Namun, Lulung menyatakan, kalau itu merupakan bentuk CSR, seharusnya dana itu dimasukkan dalam APBD terlebih dahulu dan tidak langsung digunakan.

"Harusnya kalau itu berupa CSR, dikembalikan dulu kepada kita. Dijadikan APBD dulu, baru diselenggarakan, tidak serta-merta ya," ujar Lulung.

Ahok sebelumnya membantah isu bahwa penggusuran lokasi prostitusi Kalijodo didanai oleh PT Agung Podomoro Land.

"Itu kata siapa? Saya bingung kok bisa beredar isu," ujar Basuki atau Ahok, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/5/2016).

Ahok juga membantah bahwa dana anggaran penertiban lokasi prostitusi Kalijodo didasari kesepakatan dengan PT Agung Podomoro Land atas pemberian izin reklamasi.

Ahok mengungkapkan bahwa izin reklamasi tersebut sudah diberikan sejak lama, jauh sebelum adanya penggusuran Kalijodo.

"Enggak benar itu, kemarin juga enggak ditanya pas diperiksa sama KPK," kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut.