Kodam Jaya Nilai Penertiban di Bintaro Sesuai Prosedur

JAKARTA, KOMPAS.com - Kodam Jaya pagi ini, Kamis (12/5/2016) menertibkan lima rumah di Komplek Kodam Bintaro. Sebanyak 317 personel gabungan dari Kodam Jaya, kepolisian, dan Satpol PP, mengosongkan rumah warga.

Warga yang tidak terima, meminta agar penertiban dihentikan karena warga masih dalam proses mediasi dengan Kodam Jaya. Namun pihak Kodam Jaya memastikan bahwa penertiban sudah sesuai aturan.

"Sosialisasi sudah, SP-1 sampai 3 sudah. Karena SP-3 sudah turun maka tidak ada negosiasi lagi, langsung eksekusi," kata Kapendam Jaya Kolonel Inf Heri Prakosa Ponco Wibowo saat dihubungi, Kamis.

Heri menyebutkan, bahwa saat ini, sebanyak 60 persen anggota Kodam Jaya membutuhkan tempat tinggal. Anggota yang masih mengontrak ini akan menempati rumah dinas para purnawirawan yang masa pakai haknya sudah habis.

"Lima rumah yang kami tertibkan ini ditempati oleh anak-anak purnawirawan. Aturannya, rumah dinas hanya bisa ditempati oleh anggota dan istri atau jandanya, anak tidak berhak," kata Heri.

Sementara itu, Ketua RW 04 Prastopo mengatakan sudah pernah menyurati pihak Kodam Jaya dan TNI AD. Komnas HAM juga pernah melayangkan surat yang sama untuk meminta penertiban ditunda hingga ada kejelasan. (Baca: Warga Kodam Bintaro Diusir Paksa oleh Tentara)

"Rumah ini kan ada dari tahun 1974, anggota saat itu membangun rumah ini yang dulunya disebut rumah sederhana, dan dipotong gajinya. Karena rumah sederhana ini golongan III, maka bisa diperjualbelikan oleh yang menghuni," kata Heri.

Ia pun membantah bahwa pihak Kodam Jaya telah melakukan sosialisasi. Kini, warga yang rumahnya diambil alih, disediakan rumah kontrakan selama sebulan. Warga pun berencana untuk melakukan mediasi kembali dengan pihak Kodam Jaya.