Ahok Sebut Miliki Payung Hukum Tagih Kontribusi Tambahan Pengembang Reklamasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku memiliki dasar hukum untuk menagih kontribusi tambahan kepada pengembang proyek reklamasi. Dasarnya yakni perjanjian kerja sama.

Dalam perjanjian itu, tercantum tambahan kontribusi pengembang, yaitu 15 persen dikali nilai jual objek dan lahan yang dijual.

"Kami buatlah perjanjian (kerja sama dengan pengembang). Saya sudah serahkan kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kalau itu ada perjanjian antara kami," kata Ahok, di Balai Kota, Kamis (12/5/2016).

Hanya saja, Ahok tidak menjelaskan detail terkait perjanjian kerja sama itu. Agar payung hukumnya lebih kuat, Pemprov DKI Jakarta memasukkan rancangan tambahan kontribusi pada revisi Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang tata ruang kawasan strategis pantai utara Jakarta.

Namun raperda itu belum disahkan, seiring penghentian pembahasan oleh DPRD DKI Jakarta.

"Dalam UU Nomor 30 Tahun 2014, tentang administrasi pemerintahan, kita punya hak diskresi ketika pulau izinnya habis perlu disambung. Kalau Anda mau sambung (izin), tapi enggak ada perda gimana, makanya kami buat perjanjian ini," kata Ahok.

Pemprov DKI Jakarta menyepakati perjanjian kerja sama dengan empat pengembang reklamasi, yakni PT Agung Podomoro Land Tbk, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Jakarta Properti Indonesia dan PT Intiland. Mereka menyepakati tambahan kontribusi 15 persen.