Kompas.com - 28/06/2016, 13:49 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta Darjamuni mengatakan, dinas KPKP saat ini hanya memakai lahan seluas 1 hektar (ha) di lahan sengketa Rusun Cengakareng Barat, Jakarta Barat.

Darjamuni menjelaskan, 1 ha lahan itu digunakan sebagai tempat pembibitan UPT Balai Benih Induk Pertanian dan Kehutanan milik Dinas KPKP.

Sebelumnya, lahan sengketa itu memiliki luas lebih dari 10 ha, namun karena sebagian lahan digunakan untuk jalan tol, maka lahan yang tersisa saat ini lebih kurang 9 ha.

Namun, karena sengketa, kata Darjamuni, lahan yang bisa dipakai hanya seluas 1 ha, sedangkan sisanya diklaim sebagai milik seorang warga, Kun Sukarno, dan PT Sabar Ganda.

Terkait adanya dua plang yang bertuliskan "dijual" dan " tidak dijual", plang itu dipasang oleh Kun dan Sabar Ganda.

"Tanda itu mereka yang naruh. Semuanya (tanah yang saat ini dipakai) hanya 1 ha. Tanah ini pemiliknya satu tapi banyak yang ngaku. Ini tanah dinas Pertanian tapi diakui dua milik," ujar Darjamuni kepada Kompas.com, saat ditemui di UPT Balai Benih Induk Pertanian dan Kehutanan Dinas KPKP, Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Selasa (28/6/2016).

Terkait peran lurah dan camat dalam proses penerbitan sertifikat, Darjamuni memgaku tidak tahu. Namun, menurut dia, lurah dan camat biasanya akan dimintai keterangan soal lahan itu.

"Saya enggak tahu, tapi mereka juga yang memberikan keterangan. Proses mendapatkan sertifikat itu juga diminta keterangan, tapi saya enggak berani jawab ke sana karena saya enggak tahu. Intinya saya tahunya tanah kami dibeli waktu ada pemeriksaan," ujar Darjamuni.

Lahan untuk Rusun Cengkareng Barat adalah lahan yang ditengarai punya sertifikat ganda. Selain atas nama Dinas KPKP, ada seorang warga yang mengklaim juga memiliki lahan tersebut, yakni Toeti Noeziar Soekarno. Sertifikat milik Toeti-lah yang dibeli Dinas Perumahan pada 2015.

Belakangan juga diketahui sebuah perusahaan, PT Sabar Ganda juga mengklaim memiliki lahan tersebut.

Kompas TV Ada Oknum Pemprov DKI Jadi Mafia Tanah?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pesepeda Tewas Tertabrak Truk di Pagedangan, Sopir Diduga Hilang Konsentrasi Mengemudi

Pesepeda Tewas Tertabrak Truk di Pagedangan, Sopir Diduga Hilang Konsentrasi Mengemudi

Megapolitan
Kuasa Hukum Sebut Psikis Rizky Billar Terganggu akibat Komentar Warganet

Kuasa Hukum Sebut Psikis Rizky Billar Terganggu akibat Komentar Warganet

Megapolitan
Rizky Billar Mangkir Pemeriksaan Terkait KDRT, Kuasa Hukum: Dia Sibuk

Rizky Billar Mangkir Pemeriksaan Terkait KDRT, Kuasa Hukum: Dia Sibuk

Megapolitan
Peringatan Dini BMKG, Hujan Deras Disertai Angin Kencang di Kota Tangerang Sore Ini

Peringatan Dini BMKG, Hujan Deras Disertai Angin Kencang di Kota Tangerang Sore Ini

Megapolitan
Denda Penalti Rp 3.000 Sudah Berlaku Sejak Awal MRT Jakarta Beroperasi

Denda Penalti Rp 3.000 Sudah Berlaku Sejak Awal MRT Jakarta Beroperasi

Megapolitan
Wagub Riza Selalu Maju Duluan Hadapi Persoalan Jakarta, Anies: Saya Beruntung

Wagub Riza Selalu Maju Duluan Hadapi Persoalan Jakarta, Anies: Saya Beruntung

Megapolitan
Idris Klaim Perda Kota Religius Depok Disambut Baik Kemenag, tapi Ditolak Kemendagri dan Ridwan Kamil

Idris Klaim Perda Kota Religius Depok Disambut Baik Kemenag, tapi Ditolak Kemendagri dan Ridwan Kamil

Megapolitan
Cabut Larangan Motor Melintas di Sudirman-Thamrin, Anies: Regulasi yang Menghambat, Kami Tiadakan

Cabut Larangan Motor Melintas di Sudirman-Thamrin, Anies: Regulasi yang Menghambat, Kami Tiadakan

Megapolitan
Waduk Brigif Terinspirasi Kallang River di Singapura, Anies Ajak Dubes Singapura Saat Peresmian

Waduk Brigif Terinspirasi Kallang River di Singapura, Anies Ajak Dubes Singapura Saat Peresmian

Megapolitan
M Taufik Mundur dari Gerindra, Ariza: Beliau Sakit dan Butuh Waktu Perawatan

M Taufik Mundur dari Gerindra, Ariza: Beliau Sakit dan Butuh Waktu Perawatan

Megapolitan
Anies Sebut Pembangunan Waduk Brigif Merujuk Konsep Sungai di Singapura dan Belanda

Anies Sebut Pembangunan Waduk Brigif Merujuk Konsep Sungai di Singapura dan Belanda

Megapolitan
Mengapa Kena Penalti Rp 3.000 jika Masuk dan Keluar di Stasiun MRT yang Sama?

Mengapa Kena Penalti Rp 3.000 jika Masuk dan Keluar di Stasiun MRT yang Sama?

Megapolitan
Anies Rombak Sistem Masuk Sekolah Negeri Jadi Setara, Orang Kaya jadi Ogah Masuk

Anies Rombak Sistem Masuk Sekolah Negeri Jadi Setara, Orang Kaya jadi Ogah Masuk

Megapolitan
Perkembangan Penyelidikan Mayat Waria yang Membusuk di Salon, Polisi Temukan Indikasi Penganiyaan

Perkembangan Penyelidikan Mayat Waria yang Membusuk di Salon, Polisi Temukan Indikasi Penganiyaan

Megapolitan
Buka Peluang Damai, Polisi Tetap Dalami Unsur Pidana Kasus Konten 'Prank' KDRT Baim Wong

Buka Peluang Damai, Polisi Tetap Dalami Unsur Pidana Kasus Konten "Prank" KDRT Baim Wong

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.