Beban Ibu Kota Kian Berat

JAKARTA, KOMPAS - Berdasarkan survei potensi pemudik tahun 2016 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan, potensi migrasi ke Jakarta dan kota-kota sekitarnya, yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, yang datang bersamaan dengan arus balik, sebanyak 181.642 orang.

Jumlah ini 1,38 persen lebih banyak daripada prediksi jumlah pemudik dari Jabodetabek sebanyak 13.162.458 orang.

Khusus DKI Jakarta, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Edison Sianturi memprediksi jumlah pendatang tahun ini 68.000-70.000 orang. Banyak di antaranya datang bersamaan dengan arus balik Lebaran. Prediksi jumlah itu meningkat dari rata- rata jumlah pendatang, sebanyak 58.000 orang per tahun dalam lima tahun terakhir.

Pantauan Kompas di Stasiun Pasar Senen dan Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta, Sabtu-Minggu (9-10/7), laju migrasi ini sudah terlihat. Mereka mengaku memilih melakukan migrasi karena ingin mencari pekerjaan.

Afriadi (38), misalnya. Warga Kediri, Jawa Timur, ini diajak saudaranya bekerja di proyek bangunan perkantoran di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

"Di Kediri, saya juga kuli bangunan, tetapi penghasilannya kecil. Lagi pula tidak setiap saat ada yang dibangun. Jadi, beda dengan cerita saudara saya yang kerja bangunan di Jakarta," ujar pria yang hanya lulusan sekolah menengah pertama itu.

Sementara Amrul (25), warga Muara Enim, Sumatera Selatan, memilih untuk migrasi ke Jakarta karena sulit mencari pekerjaan di Muara Enim.

"Setelah lulus SMK, orangtua tidak punya biaya untuk meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi. Di Muara Enim, saya bekerja serabutan, tidak ada pekerjaan tetap. Terakhir saya kerja sebagai satpam sebelum kemudian nganggur karena perusahaannya bangkrut," ujar Amrul.

Dia yakin lapangan pekerjaan di Jakarta lebih banyak sehingga peluang mendapatkan pekerjaan lebih besar. Pandangannya ini setelah melihat banyaknya iklan di media massa, khususnya koran, tentang lowongan pekerjaan di Jakarta.

Pakar Ekonomi Kependudukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Sonny Harry B Harmadi menilai, laju migrasi ke Jabodetabek akan membuat beban Jabodetabek kian berat. Beban itu di antaranya beban untuk menyediakan lapangan pekerjaan, tempat tinggal, dan fasilitas umum.

Akibatnya bisa meningkatkan kriminalitas. Ini karena tidak semua pendatang bakal memperoleh pekerjaan di sektor formal atau informal. Selain itu, berpotensi memperbanyak kawasan permukiman liar karena tak semua warga akan bisa memperoleh tempat tinggal.

Dia menilai, migrasi masih tak terbendung karena Ibu Kota dinilai jauh lebih menarik dibandingkan di perdesaan. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan fasilitas di perkampungan belum selengkap perkotaan.

Selain itu, migrasi adalah naluri alami manusia untuk mencari tempat yang dirasa nyaman guna melanjutkan kehidupan. Masyarakat yang bermigrasi dari desa ke kota merupakan refleksi atas gejala kemandekan denyut ekonomi perdesaan.

"Faktor pendorong migrasi adalah sulitnya mencari lowongan pekerjaan di desa. Sementara faktor penarik migrasi salah satunya adalah kisah kesuksesan para perantau bahwa penghasilan di kota lebih tinggi ketimbang di desa. Padahal, realitasnya untuk mencapai kesuksesan itu tidak mudah, justru banyak yang menemui kegagalan," katanya.

Politik anggaran

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng mengatakan, laju migrasi ke Jabodetabek yang masih tinggi sekaligus menunjukkan program Presiden Joko Widodo untuk membangun dari pinggiran, dari daerah dan desa, belum menunjukkan hasil yang positif.

Memang selama pemerintahan Jokowi, pemerintah pusat menggelontorkan lebih banyak kucuran dana ke daerah. Dana transfer ke daerah ditambah dana desa totalnya mencapai Rp 770 triliun dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Rp 2.000 triliun.

Namun, besarnya dana yang dikucurkan ke daerah itu tanpa diikuti mekanisme kontrol dan evaluasi. Sanksi pun tidak ada jika pemerintah daerah ternyata gagal memanfaatkan dana dengan baik atau target pertumbuhan ekonomi tidak tercapai.

"Seharusnya jika dana tidak dimanfaatkan dengan baik atau target pertumbuhan ekonomi tidak tercapai, ada sanksi yang dijatuhkan. Misalnya, sanksi transfer dana ke daerah itu pada tahun berikutnya dipotong besarannya," katanya.

Akibat lemahnya kontrol dan evaluasi, dan ketiadaan sanksi, politik anggaran di mayoritas daerah akhirnya tergantung pada kepentingan politik pemimpin daerahnya. Politik anggaran tidak berpihak pada upaya menstimulasi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Hanya sedikit daerah yang sudah berpihak ke arah itu. Dicontohkan seperti Bandung dan Cimahi di Jawa Barat, Surabaya dan Banyuwangi di Jawa Timur, dan Bantaeng di Sulawesi Selatan.

Selain politik anggaran pemimpin daerah yang belum berpihak pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, kendala lainnya adalah aparatur birokrasi di daerah sering kali belum bisa menyokong keinginan dari pemimpin daerahnya. "Sering terjadi pemimpin daerahnya punya visi baik, tetapi birokrasinya tidak bisa menerjemahkan keinginan pimpinannya," ujar Robert.

Sianturi mengatakan, Disdukcapil DKI menjadwalkan operasi bina kependudukan dua pekan pasca Lebaran atau H+15, yang didahului pendataan penduduk pendatang mulai H+10.

"Setelah datang, kami biarkan dulu mereka. Karena siapa tahu mereka ikut datang untuk berlibur. Setelah itu, mulai H+15, Disdukcapil bekerja sama dengan RT/RW akan mendata warga pendatang melalui operasi bina kependudukan," ujar Sianturi.

"Tindak lanjut operasi ini akan ada kebijakan pimpinan. Namun, yang jelas akan ada pembinaan untuk mereka," ujarnya.

(HLN/DEA/APA/CO6)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 11 Juli 2016, di halaman 1 dengan judul "Beban Ibu Kota Kian Berat".