Merebut Kembali Wibawa Aparat di Pasar Kebon Kembang

Sebuah truk milik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor parkir di Jalan MA Salmun atau yang juga dikenal dengan sebutan Jalan MA Salamun, pertengahan Juli. Empat personelnya duduk di dalam kabin truk, mengobrol. Ade Irawan, pedagang kaki lima yang lapaknya berada tidak jauh dari truk itu, tetap sibuk mengupas dan memotong-motong nangka muda, dagangannya.

"Tugas mereka memang menertibkan. Tetapi, mereka punya nurani, kok. Mereka tahu, ini masa anak masuk sekolah, perlu banyak uang. Jadi, saya masih diperbolehkan dagang di sini," kata Ade.

Lapak laki-laki asal Sumatera Barat yang sudah berdagang di Bogor sejak tahun 1990-an tersebut menyita separuh trotoar atau sekitar 1,5 meter x 1 meter. Nangka-nangka muda yang belum dikupasnya ditaruh di balik pagar besi, di halaman sebuah toko di belakang lapaknya.

Lapak-lapak PKL lainnya, yang dulu memenuhi Jalan MA Salmun dan Jalan Merdeka, kini tinggal sedikit. Badan jalan pun terlihat luas dan trotoar lega.

Keindahan jajaran pohon kenari dan bangunan toko-toko tua, termasuk gedung kantor PGN, kini terlihat jelas. Begitu juga keindahan jembatan tua di sana yang baru saja dicat ulang dengan warna merah tegas.

Berhasil dan tidak

Penertiban PKL yang dilakuan terpadu oleh aparat keamanan pertengahan Juli lalu sedikit banyak berhasil "melebarkan" badan dua jalan itu. Namun, di dua jalan lainnya, yakni Jalan Dewi Sartika dan Jalan Nyi Raja Permas, hasil penertiban masih belum terlihat signifikan.

Kepadatan di dua jalan itu lebih karena halaman dan trotoar di depan tiga bangunan pasar di ruas jalan itu dijadikan lahan parkir. Selain itu, lobi atau selasar, termasuk di eskalator pasar, disewakan kepada pedagang juga.

Ketiga bangunan itu ialah bekas sebuah toserba yang "telantar" akibat proses lelang renovasi bermasalah, Pasar Kebon Kembang yang dikelola PD Pasar Pakuan, dan Plaza Dewi Sartika yang dikelola PT Propindo.

Belum lagi jajaran toko di seberang jalan bangunan pasar banyak yang menambah ruang toko dengan mengokupasi trotoar sampai batas badan jalan.

Dengan kondisi pelaku usaha yang besar, tak heran, PKL tetap berusaha menggelar lapak di mana saja ada celah. Akibatnya, kawasan Pasar Kebon Kembang di Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, padat dan semrawut walaupun tidak sepadat sepekan sebelumnya ketika belum dilakukan penertiban PKL di kawasan itu.

Gabungan

Penertiban itu adalah yang kesekian kalinya dilakukan Pemkot Bogor. Yang beda, kali ini penertiban melibatkan aparat Korem 061/Suryakancana, Kodim 0606/Kota Bogor, dan Polres Bogor Kota.

Penertiban juga dilakukan seusai pelantikan tiga pejabat Pemkot, yakni Herry Karnadi sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Rakhmawati sebagai Kepala Dinas Lalu Lintas Jalan Raya, serta Chusnul Rozaqi sebagai Kepala Bina Marga dan Sumber Daya Air. Ketiga instansi itu yang sedikit banyak bertanggung jawab atas kesemrawutan di sana. Pelantikan pun diadakan di kawasan itu.

Adapun Markas Korem ada di Jalan Merdeka, sedangkan kantor polres di Jalan Kapten Muslihat, depan Taman Topi yang satu kawasan dengan Pasar Kebon Kembang.

Operasi gabungan penertiban tersebut berkesan menunjukkan bahwa para aparat itu "kini" ada dan kompak.

Saat itu, Wali Kota Bogor Bima Arya dan Komandan Korem 061/Suryakancana banyak terlihat berjalan beriringan mengawasi dan membantu aparat gabungan menertibkan PKL yang menguasai badan jalan.

Sampai Rabu (27/7), tenda peleton milik Satpol PP masih berdiri di badan jalan depan Pasar Kebon Kembang. Beberapa petugas, yang ditanya sampai kapan bertugas "mengawal" kawasan itu, hanya menjawab, bergantung pada pimpinan.

Penertiban PKL di kawasan itu pada 2015 hanya dilaksanakan Satpol PP. Saat itu, tenda peleton sejenis dibakar massa. Tidak ada proses hukum atas kasus itu meski aparat Satpol PP melaporkannya kepada polisi.

Tempat relokasi

Pada penertiban kali ini, tiap-tiap pihak tampaknya belajar dari pengalaman terdahulu. "Kami mah tahu diri. Jadi, PKL mau dagang, bukan mau ribut," kata Supandi, seorang PKL di depan sebuah toko kelontong, di Jalan Salamun. Dagangannya di dalam peti kayu ditaruh di pinggir gang samping toko itu.

Koordinator Paguyuban PKL Pasar Kebon Kembang Kojek alias Ibrahim Sulaeman (51) mengatakan, para PKL dengan anggota berjumlah 260 orang siap ditertibkan dan ditata, bahkan direlokasi.

"Yang jadi soal, sampai hari ini kami tidak pernah tahu akan direlokasi di mana," katanya.

Abah alias Samsul Rizal Effendi (66), pengurus paguyuban, menambahkan, PKL itu intinya mau dagang dengan aman dan untung. "Ke mana saja dipindahkan, siap. Ke Gunung Salak juga mau asalkan ada jaminan aman dan bisa sejahtera dengan usaha sendiri. PKL kami itu tidak minta duit pemerintah," katanya.

Lian Lubis (42), sekretaris paguyuban, menuturkan, PKL di kawasan Pasar Kebon Kembang sudah sering kali kena penertiban. Tahun 2003, PKL di trotoar di depan pasar dan toserba diberesi dan habis dari situ.

"Ternyata sampai sekarang di bekas area PKL itu dijadikan lahan parkir motor. PKL juga pernah dipindahkan ke jalan di seberang rel kereta api itu. Tidak sanggup, banyak yang bangkrut. Hanya bertahan tiga bulan, kami pindah ke sini lagi," katanya.

Akar masalah

Bima Arya mengemukakan, pihaknya kembali melakukan penataan kawasan Pasar Kebon Kembang agar kawasan ini tertib dan nyaman. "Alhamdulillah, kami dapat dukungan penuh dari TNI dan Polri. Tekad kami adalah memberantas sampai ke akar-akarnya," tuturnya.

Ia memastikan penertiban PKL dan pelantikan tiga pejabat di kawasan yang semrawut itu tidak hanya seremonial, tetapi ingin memastikan semua pejabat mau dan berani melihat ke lapangan dan permasalahannya.

"Kalau ada aktor-aktor yang membuat persoalan penataan kawasan ini jadi rumit, ada beking-bekingandari jajaran Pemkot atau instansi lain akan kami berantas. Saya tidak ragu memberikan sanksi kepada jajaran kami jika terlibat dalam beking-bekingan itu. Saya sudah dapat komitmen kuat dari para komandan tentara dan polisi untuk tegas," papar Bima.

Komandan Korem 061/Suryakancana Kolonel (Kav) Eko Susetyo menegaskan, pihaknya mendukung kebijakan Pemkot Bogor. Pemkot jangan ragu melakukan penegakan hukum. Regulasi yang sudah dibuat harus dipatuhi dan dijalankan dengan konsisten. Kusutnya kawasan ini, lanjutnya, karena inkonsistensi penerapan dan pengawasannya.

"Sudah dibuat aturan, di sini tidak boleh, di situ boleh. Angkot seharusnya tidak boleh parkir di situ, tetapi ngetem di situ, lalu dibiarkan. Kemudian ada oknum-oknum aparat yang bermain, mendapat setoran di situ. Itu sudah sangat kasatmata, tetapi tidak ada tindakan tegas. Akar permasalahannya di situ," tutur Eko.

Jadi, penertiban aparat tidak kalah penting daripada penertiban PKL.

(Ratih P Sudarsono)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 2 Agustus 2016, di halaman 26 dengan judul "Merebut Kembali Wibawa Aparat di Pasar Kebon Kembang".