Kenapa Ahok Tidak Mau Cuti?

Sampai titik ini, tidak cukup ditemukan alasan meyakinkan dari Ahok yang mengajukan permohonan judicial review ke MK karena tidak tergambar pertentangannya dengan konstitusi.

Berdasarkan Pasal 51 ayat 1 UU MK, pemohan judicial review adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang dalam hal ini UU No 10/2016 tentang Pilkada.

Ahok sejatinya sepakat dengan ketentuan undang-undang tentang keharusan petahana cuti selama masa kampanye. Karenanya, judicial review diharapkan berujung pada adanya pilihan bagi petahana yang menolak cuti dan karenanya tidak akan kampanye.

Yang ditakuti Ahok

Sambil menunggu proses judicial review ini di MK, mari kita tengok kembali alasan utama Ahok yang dikemukakan terkait keenggannya untuk cuti selama masa kampanye antara 26 Oktober 2016-11 Februari 2017. Alasan itu adalah ketidakpercayaan kepada bawahannya.

Ketidakpercayaan kepada bawahaan yang dikemukakan memang terkait penyusunan APBD DKI Jakarta 2017. Namun, jika melihat rentang waktu antara Oktober-Februari, ketidakpercayaan kepada bawahan itu bisa merembet ke hal-hal lain juga.

Seperti kita alami bersama di Jakarta, waktu empat bulan antara Oktober-Februari adalah masa-masa musim hujan. Berkali-kali terjadi, hujan melumpuhkan Jakarta di awal tahun karena menyebabkan banjir.

Upaya Pemerintah DKI Jakarta untuk mengatasi banjir bukan tidak ada dan tanpa hasil. Banyak upaya telah dilakukan seperti membuat sudetan dan daerah tangkapan air dengan hasil yang memadai. Waduk Pluit adalah salah satu yang dibangga-banggakan.

Ketika banjir tetap datang atau bahkan hanya genangan yang dipersoalkan, berkali-kali Ahok turun melakukan pengecekan. Untuk memastikan bawahannya bekerja mengatasi banjir, Ahok kerap marah dan mengintimidasi. Ancaman pemecatan adalah salah satu ungkapan intimidasi agar bawahannya mau bekerja.

Dalam situasi bekerja bawahan berlandaskan "rasa takut" dan bukan tanggung jawab ini, bisa dibayangkan jika Ahok mengambil cuti dan hujan mengguyur Jakarta. Ahok memperkirakan, kondisi hujan di tahun 2017 akan besar. 

(Baca: Ujian Ahok: Banjir 2017 di Jakarta)

Belum lagi jika hujan besar itu disertai air pasang seperti yang ditakutkan Ahok juga. Air pasang yang dipadu dengan hujan akan menjadi bencana "politik" juga lantaran tanggul sepanjang 65 kilometer belum juga dibangun.

Dalam perkiraan seperti itu, jika Ahok cuti dan bawahannya tidak bisa dipercaya seperti dugaannya, bisa dibayangkan bagaimana nasib pencalonan di masa kampanyenya. Bencana banjir bisa jadi bencana politik yang nyata juga.

Terlebih, hujan dan juga banjir memperparah kemacetan juga. Seperti diketahui, banjir dan macet adalah dua soal yang paling dikomplain warga Jakarta. Fauzi Bowo alias Foke yang dikalahkan Ahok bersama Jokowi menerima akibat dari hal yang "terabaikan" ini di masa kampanye.

Memang banyak catatan pencapaian dan sudah juga dikampanyekan. Namun jangan lupa, kita hidup di era yang pendek ingatannya dengan kecenderungan mudah memuji atau membenci dengan landasan kondisi hari ini. Para penantang memahami kondisi ini.

Catatan lain lagi, pengalaman kita selama ini memberi dukungan kepada seseorang untuk jabatan yang diemban atau diperjuangkan adalah keyakinan bahwa dia bekerja dan terlihat sungguh-sungguh bekerja untuk kita. Soal hasil dari kerja itu, kita biasanya bisa bernegosiasi dan murah hati memaklumi.

Keinginan Ahok tetap bekerja dan tidak mengambil cuti selama masa kampanye bisa dipahami dalam konteks ini.