Bagaimana Nasib Enam Kandidat Bakal Cagub Hasil Penjaringan PDI-P?

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) telah melaksanakan penjaringan bakal calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Ada enam nama kandidat bakal calon gubernur yang lolos mekanisme fit and proper test. Hanya saja, hingga kini, partai berlambang banteng moncong putih tersebut belum juga mengumumkan enam nama yang lolos penjaringan ke masyarakat luas.

"Iya nanti-nanti kami umumkan, dalam waktu dekat kami umumkan," kata Hasto, di kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (10/8/2016) malam.

PDI-P juga belum melaporkan hasilnya kepada tokoh-tokoh yang masuk dalam enam nama tersebut serta tokoh yang tak lolos penjaringan. Namun, DPP PDI-P telah melaporkan kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Hasto mengatakan, enam nama ini dipertimbangkan utuk menjadi calon gubernur yang akan diusung PDI-P.

"Ini kan namanya proses kelembagaan politik. Yang kami kedepankan kan proses kelembagaan politik untuk memastikan bahwa keseluruhan proses itu berjalan dengan apa yang menjadi harapan rakyat," kata Hasto.

Dia menegaskan, kelembagaan politik tidak boleh bertentangan dengan harapan masyarakat. Ada tahapan-tahapan strategis yang dilakukan PDI-P guna memastikan setiap calon dipersiapkan dengan sebaik-baiknya.

"Baik aspek pemerintahannya, kepemimpinannya, maupun juga skala prioritas kebijakan ketika dipercaya rakyat untuk menjadi pemimpin," kata Hasto.

DPP PDI-P melakukan fit and proper test kepada 27 tokoh yang mendaftar pada penjaringan bakal calon gubernur DKI Jakarta. Beberapa tokoh yang mengikuti penjaringan oleh DPD PDI-P DKI Jakarta seperti Yusril Ihza Mahendra, Sandiaga Uno, Benny Mokalu, dan lain-lain.

Kemudian PDI-P mengerucutkan menjadi enam nama bakal calon gubernur dan akan dilaporkan kepada Megawati.

PDI-P memiliki 28 kursi di DPRD DKI Jakarta. Hanya partai berlambang banteng moncong putih tersebut yang bisa mengajukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sendiri tanpa berkoalisi dengan partai politik lainnya.