Ketika Saefullah Jadi "Ancaman" bagi Ahok...

JAKARTA, KOMPAS.com - Niat Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah ingin maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 ternyata memengaruhi penilaian Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama terhadap kinerjanya. Apalagi, Saefullah digadang-gadang maju melalui Partai Gerindra dan sering berkomunikasi dengan Ketua DPD Gerindra DKI sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI, Mohamad Taufik.

Taufik merupakan salah satu politisi yang dikenal sering berselisih dengan Ahok (sapaan Basuki). Kedekatan Saefullah dengan Taufik dan Partai Gerindra dalam urusan Pilkada DKI 2017 membuat kepercayaan Ahok berkurang.

Hal ini pun ditunjukkan ketika Ahok menjadi saksi dalam persidangan kasus suap raperda reklamasi dengan terdakwa Mohamad Sanusi di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Senin (5/9/2016). Ahok mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap Saefullah terkait pembahasan raperda reklamasi dengan Balegda DPRD DKI Jakarta.

Ketidakpercayaan itu dia tunjukkan ketika Saefullah menyampaikan permintaan DPRD DKI untuk mencantumkan tambahan kontribusi dalam pergub, bukan perda. Ketika itu, Ahok menyetujuinya dengan syarat pergub harus disiapkan terlebih dahulu sebelum perda disahkan.

"Saya tidak terlalu percaya dengan Sekda. Saya curiga kalau pas saya tidak jadi gubernur atau saat saya jadi cuti kampanye, pergubnya dikeluarkan dengan angka yang tidak sesuai dengan (keinginan) saya," ujar Ahok.

Ahok mengatakan, ketidakpercayaannya dengan Saefullah juga muncul karena upaya dia memperlunak suasana terkait disposisinya. Ahok mengacu pada disposisi yang dia tulis "Gila, kalau seperti ini bisa pidana korupsi". Ahok mengatakan, Saefullah menyampaikan kepada Ketua Balegda DPRD DKI Mohamad Taufik bahwa Ahok tidak menulis "gila" melainkan "bila".

"Padahal tidak mungkin ada bila dan kalau dalam satu kalimat. Bila dan kalau enggak mungkin digabung, Pak. Bahasa Indonesia saya enggak terlalu buruk, Pak," ujar Ahok.

Jadi ancaman

Bukan hanya itu, Ahok bahkan terlibat debat dengan Kuasa Hukum Sanusi Maqdir Ismail. Awalnya, Maqdir meminta kepada Majelis Hakim untuk mempertemukan Taufik, Ahok, dan Saefullah dalam satu sidang. Hal ini untuk mengkonfronrasi keterangan mereka yang berlawanan.

Taufik menyebut Ahok sudah setuju dengan tambahan kontribusi sebesar 15 persen. Persetujuan itu terjadi ketika Taufik menyodorkan tabel simulasi kepada Ahok di ruang VIP, Gedung DPRD DKI. Namun, Ahok membantahnya dan menuding Taufik sudah memfitnah dia.

Saefullah disebut-sebut hadir dalam pertemuan informal di ruang VIP Gedung DPRD DKI yang dimaksud Taufik. Sehingga Maqdir juga ingin Saefullah dihadirkan. Hal ini tidak disetujui oleh Ahok. Ahok ingin tidak hanya dua orang itu saja, melainkan juga seluruh anggota Balegda lain.

"Saya pikir semua Balegda harus ikut," ujar Ahok.

Alasan Ahok pun berkaitan dengan situasi politik jelang Pilkada DKI Jakarta 2017. Ahok mengatakan hubungan antara Saefullah dengan Taufik sudah politis karena ada rencana pencalonan Saefullah. Ahok merasa terancam dan khawatir jika Saefullah dan Taufik jadi saksi bersama-sama, dia akan diserang.

"Karena kemarin mereka baru berkumpul menggolkan gubernur Betawi loh. Enggak bisa ini. Sudah jelas-jelas mau jadi gubernur kok, mau nusuk saya kok," ujar Ahok.

Maqdir sempat menyampaikan keberatannya. Menurut dia, pemanggilannya tidak berkaitan dengan permasalahan politik Pilkada DKI. Maqdir mengatakan alasannya meminta orang-orang tersebut untuk dihadirkan adalah agar tidak terjadi fitnah.

"Pak, faktanya anggota DPRD itu orang politik. Termasuk yang Anda bela itu orang politik. Kalau Anda kasih dua orang yang ada kemungkinan fitnah saya, ya saya minta semuanya saja hadir dong," ujar Ahok.