Mereka yang Gagal Maju pada Pilkada DKI 2017

JAKARTA, KOMPAS.com — Proses pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017 telah resmi ditutup, Jumat (23/9/2016) malam. Ada tiga pasang calon yang mendaftar ke KPU DKI Jakarta.

Ketiga pasang calon itu adalah petahana Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang diusung PDI Perjuangan, Hanura, Golkar, dan Nasdem. Yang kedua adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan Deputi Gubernur DKI Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Sylviana Murni yang diusung Partai Demokrat, PPP, PKB, dan PAN.

Adapun yang ketiga adalah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, dan politisi Gerindra, Sandiaga Uno, yang diusung Partai Gerindra dan PKS.

Di balik majunya tiga pasang calon tersebut, ada sejumlah nama yang gagal mewujudkan keinginannya untuk maju menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur pada Pilkada DKI 2017.

Mereka yang gagal maju adalah para tokoh yang sebenarnya sudah giat menyosialisasikan dirinya sejak jauh-jauh hari. Nama pertama adalah Adhyaksa Dault, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga. Rencana Adhyaksa untuk maju pada Pilkada DKI sudah muncul sejak September 2015, tepatnya dalam acara bertajuk "Sinergi Tokoh, Sinergi Umat Mendaulat Adhyaksa Dault sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta 2017-2022", di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Minggu (20/9/2015).

Saat itu, ia didaulat oleh sejumlah tokoh untuk bisa maju pada Pilkada DKI 2017. Adhyaksa menyatakan siap untuk menjalankan amanat tersebut.

"Kalau saya diberi amanat, demi Allah tidak akan saya makan sepeser pun uang haram. Itu janji saya," kata Adhyaksa ketika itu.

Nama lain yang juga gagal maju pada Pilkada DKI 2017 adalah pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra. Rencana Yusril untuk maju pada Pilkada DKI muncul sejak awal 2016, tepatnya seusai kakaknya, Yuslih Ihza Mahendra, mampu mengalahkan Bupati Petahana Belitung Timur yang juga adik Ahok, Basuri Tjahaja Purnama, dalam Pilkada Belitung Timur 2015.

Usai kemenangan kakaknya di Belitung Timur, Yusril percaya diri bisa menjadi penantang Ahok. Ia pun mulai melontarkan berbagai gagasannya, salah satunya adalah melikuidasi Jakarta sebagai provinsi.

"Ke depan, Jakarta dilikuidasi. Tidak ada lagi gubernur. Tidak ada lagi DPRD. Yang ada adalah menteri urusan Ibu Kota, kemudian komisi urusan Ibu Kota, serta wali kota-wali kota saja," kata Yusril yang berdialog selama hampir tiga jam bersama Tribun, Warta Kota, Kompas TV, dan Kompas.com, Jumat (11/3/2016) sore.

(Baca: Yusril Ihza Mahendra: Saya Mohon Maaf)