Pembangunan Jalan di Tangerang Selatan Terhambat Pembebasan Lahan

TANGERANG SELATAN, KOMPAS — Berbagai proyek pembangunan jalan di Tangerang Selatan mengalami hambatan, terutama terkait dengan pembebasan lahan. Padahal, pembangunan jalan mendesak untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di banyak titik karena ruas jalan yang sempit.

Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangsel Retno Prawati, Selasa (11/10), mencontohkan pembangunan Jalan Siliwangi sepanjang 10,1 kilometer yang masih belum selesai di beberapa titik. Jalan itu merupakan jalan provinsi yang dikerjakan Pemerintah Provinsi Banten.

Tampak ada beberapa titik yang belum dapat digarap karena lahannya belum dibebaskan, misalnya di dekat Situ Tujuh Muara (Situ Ciledug). Peralihan jalan beton ke jalan yang rusak sangat mengganggu para pengguna jalan dan membahayakan. Hal ini menimbulkan kemacetan terutama di pagi hari.

Namun, pihak pemkot tidak dapat mempercepat pembangunan tersebut.

"Yang dapat kami lakukan sebatas mendorong pemerintah provinsi. Sebab, kalau kami yang tangani bisa melanggar aturan," ujarnya.

Selain proyek tersebut, rencana pembangunan jalan layang Gaplek juga masih belum terealisasi karena masih ada tujuh warga yang belum melepas tanahnya.

"Sekarang statusnya menunggu putusan Mahkamah Agung," ujar Retno.

Ia menuturkan, sulitnya persoalan pembebasan lahan terjadi di setiap proyek. Harga tanah di Tangsel sudah melambung tinggi. Karena itu, warga sulit melepas lahannya. Pembangunan Jalan Ciater Raya saja membutuhkan waktu hingga empat tahun.

Selain itu, banyak jalan lingkungan yang rusak, tetapi statusnya bukan merupakan jalan lingkungan yang berada di bawah wewenang Pemkot Tangsel, tetapi masih dikelola pengembang.

"Kalau kasusnya seperti ini, misalnya perumahan sudah ditinggal oleh pengembangnya dan tidak ada yang bertanggung jawab, warga dapat mengajukan pengalihan status jalan," kata Retno.

Pengajar Program Studi Perencanaan Kota Universitas Terbuka, Bambang Deliyani, mengatakan, Kota Tangsel yang sudah dipadati permukiman memang cenderung lebih sulit untuk ditata. Pusat Kota Tangsel yang seharusnya Ciputat kini cenderung semrawut.

"Untuk itu, harus dilakukan pendekatan khusus, yaitu dengan menciptakan sebuah pusat aktivitas di suatu daerah yang secara bertahap akan memengaruhi lingkungan sekitarnya. Saat ini sudah dimulai pembangunan pusat pemerintahan, tetapi belum terlihat perkembangannya ke sekitarnya," katanya.

Mau tidak mau, lanjutnya, pemkot memang harus membebaskan lahan milik warga untuk dapat menata kota, termasuk membangun ruang-ruang publik yang selama ini masih terbatas. Tanpa itu, kota tidak akan dapat tertata dengan baik.

Selesai tiga minggu

Setelah patah akibat fondasi dan girder bergeser dan lepas dari dudukannya, Minggu (9/10), jembatan penyeberangan Cimanceuri di Desa Badak Anom, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten, segera diperbaiki. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sudah melihat ke lokasi dan langsung membuat perencanaan penanganan dengan membongkar penyangga ujung dan membangunnya kembali. Jumat (14/10), jembatan tersebut mulai diperbaiki untuk sementara dengan menggunakan anggaran darurat bencana alam.

"Saya sudah ke lapangan melihat kondisi jembatan itu. Kami sudah berkoordinasi dengan kepala desa dan camatnya. Untuk sementara akses jembatan penyeberangan itu ditutup total," kata Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang Slamet Budi.

Kejadian itu sudah dilaporkan kepada Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar. Pelaksanaan pengerjaan jembatan segera dilakukan pada minggu ini, yakni Jumat. Diperkirakan dalam tiga minggu ke depan pekerjaan perbaikan jembatan sudah bisa selesai.

"Karena jembatan ini akses satu-satunya warga di daerah itu, sampai sekarang warga dari Sindang Jaya menuju Sukamulya dan Balaraja ataupun sebaliknya masih menggunakan jembatan tersebut. Ini membahayakan warga. Makanya, kami secepatnya mencarikan jalur alternatif," papar Slamet. (PIN/UTI)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 12 Oktober 2016, di halaman 29 dengan judul "Pembangunan Terhambat".