Polisi Petakan Potensi Gangguan Keamanan Saat Demo 2 Desember

JAKARTA, KOMPAS.com — Polda Metro Jaya telah menyiapkan langkah antisipatif terhadap gangguan keamanan pada demo 2 Desember 2016 mendatang. Salah satu langkah antisipatif itu adalah memetakan ambang-ambang gangguan saat aksi tersebut berlangsung.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan elemen masyarakat yang akan melakukan aksi pada 2 Desember 2016.

"Pada prinsipnya, dari kepolisian sudah memetakan dan sudah koordinasi dengan semua elemen masyarakat di sini. Yang terpenting kegiatan dilaksanakan dengan sesuai aturan, lancar, dan tidak ricuh," ujar Argo seusai acara serah terima jabatan di Mapolda Metro Jaya, Jumat (25/11/2016) malam.

Argo menambahkan, meski belum menerima secara resmi surat pemberitahuan dari massa pendemo, polisi telah menyiapkan langkah pengamanan. Hal itu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Sementara ini masih kami data. Nanti ada berapa massa yang akan datang melalui pemberitahuan, itu sedang kami data di intelijen," ucapnya.

Argo berharap, nantinya aksi tersebut berlangsung secara damai. Selain itu, diharapkan, massa yang melakukan aksi tetap menaati peraturan hukum yang berlaku.

Mantan Kabid Humas Polda Jawa Timur tersebut memastikan, polisi tak melarang masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Namun, masyarakat tetap harus mematuhi koridor hukum yang berlaku.

"Pada prinsipnya apa yang dilakukan selama itu dalam koridor hukum ya kita akan memberikan pelayanan, pengamanan, dan semuanya, sepanjang tidak melanggar aturan," kata Argo.

Adapun aksi pada 2 Desember 2016 mendatang adalah aksi lanjutan yang akan dilakukan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) bersama organisasi masyarakat lain.

Aksi tersebut rencananya digelar di sepanjang Jalan Sudirman hingga Jalan MH Thamrin. Sebelum melakukan aksi, pendemo akan menggelar shalat Jumat dengan posisi imam dan khatib di Bundaran Hotel Indonesia.

Tujuan aksi ini adalah meminta kepolisian menahan tersangka kasus dugaan penistaan agama, Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok.